Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Pastikan Pelayanan STNK dan TNKB di Kepulauan Riau Sesuai Prosedur, Jasa Raharja dan Korlantas Polri Gelar Supervisi

Kompas.com - 28/07/2023, 12:54 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Jasa Raharja bersama Korps Lalu Lintas (Korlantas) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melaksanakan kegiatan supervisi pelayanan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) di Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau, Rabu (26/07/2023).

Hadir dalam kesempatan itu Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A Purwantono, Direktur Regident Korlantas Polri Yusri Yunus, dan Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana yang diterima Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kepulauan Riau Tabana Bangun di ruang kerjanya.

Rivan menyampaikan, kegiatan bersama tersebut dilaksanakan guna memastikan proses pelayanan STNK dan TNKB di Samsat sesuai prosedur yang ditetapkan Korlantas Polri serta mengutamakan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Dengan kegiatan supervisi pelayanan STNK dan TNKB ini, kami mendorong pemeliharaan terhadap kinerja pelayanan regident kendaraan bermotor yang lebih baik,” katanya dalam siaran pers, Jumat (28/7/2023). 

Baca juga: Jaga Bonus Demografi 2030, Jasa Raharja dan KNPI Tekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas

Dengan demikian, Rivan berharap, pendapatan pajak kendaraan bermotor, termasuk Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ) dapat meningkat, sehingga dapat mewujudkan jaminan kecelakaan lalu lintas bagi masyarakat.

Sementara itu, Yusri menyampaikan pentingnya inisiasi strategis program dalam meningkatkan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan SWDKLLJ. 

Dia juga menekankan pentingnya optimalisasi aplikasi samsat digital nasional (SIGNAL) yang bertujuan memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan SWDKLLJ.

Yusri berharap, seluruh jajaran terlibat aktif dalam mencapai target strategis tersebut melalui kegiatan supervisi itu.

“Pada akhirnya ini akan mampu mendorong peningkatan penerimaan pendapatan daerah dan perusahaan,” ujarnya. 

Yusri menyebutkan, hal tersebut juga akan berdampak positif pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat terkait administrasi kendaraan bermotor.

Baca juga: Kampanyekan Keselamatan Berlalu Lintas kepada Anak, Jasa Raharja Gelar Road Safety Ranger Kids 2023

Dia mengatakan, Tim Pembina Samsat Nasional berkomitmen untuk terus berkolaborasi dalam meningkatkan kualitas layanan dan pelayanan administrasi kendaraan bermotor di seluruh Indonesia. 

“Secara khusus juga bagi kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau,” ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com