Pengamat: Jika dengan PAN, PDI-P Kemungkinan Bertepuk Sebelah Tangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam berpandangan, kecil peluang PDI-P bekerja sama politik dengan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk Pemilu 2024 meskipun kedua partai berencana bertemu untuk kedua kalinya dalam silaturahim politik.

Hal ini disampaikan Umam saat ditanya peluang kerja sama politik PDI-P dan PAN terjadi jika kedua partai betul bertemu lagi.

Adapun Ketua DPP PDI-P Puan Maharani berencana mengunjungi Kantor DPP PAN sebagai kunjungan balasan setelah sebelumnya PAN menyambangi markas pusat partai banteng, Juni lalu.

"Jika dalam waktu dekat ada komunikasi antara PDI-P dengan PAN, maka peluang kerja sama PDI-P dan PAN kecil kemungkinannya terjadi," kata Umam kepada Kompas.com, Rabu (26/7/2023).

Baca juga: Soal Erick Thohir Jadi Bakal Cawapres, PAN: Sinyalnya Makin Kuat ke Capres Tertentu

Menurut dia, peluang kerja sama kedua partai kecil karena faktor Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Erick disodorkan oleh PAN menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres).

PAN berulang kali menawarkan proposal itu kepada partai pengusung dua bacapres, yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.

Menurut Umam, saat ini target paling penting bagi PAN yaitu berhasil mengusung Erick Thohir maju di Pilpres 2024.

"Karena hal itu akan menentukan cair atau tidaknya dukungan logistik politik, yang menjadi skema kompensasi atas tiket politik yang diberikan menuju Pemilu 2024," kata dia.

Sayangnya, menurut Umam, komunikasi politik Erick tampaknya condong ke bacapres Prabowo.

Baca juga: Soal Erick Thohir Jadi Bakal Cawapres, PAN: Sinyalnya Makin Kuat ke Capres Tertentu

Umam mengungkit bagaimana kedekatan yang ditunjukan Prabowo-Erick beberapa hari lalu bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ketiganya naik mobil yang sama berpelat nomor Indonesia 1.

Potret itu, menurut dia, juga seakan memberikan kesan mereka mendapatkan restu politik dari Jokowi.

Ini yang kemudian dinilai Umam bisa memengaruhi sikap politik PAN untuk mengarahkan berkoalisi ke partai pengusung Prabowo, bukan Ganjar.

"PDI-P bisa 'bertepuk sebelah tangan', karena PAN sendiri tampaknya hanya akan meniatkannya (menerima kunjungan PDI-P) sebatas untuk menjaga silaturahmi dan fatsun politik saja jelang kontestasi 2024 mendatang," kata dia.

Baca juga: Digoda PDI-P, PKB: Lama-lama Mana Tahan?

Dinamika politik menjelang pendaftaran pasangan calon (paslon) Pilpres 2024 semakin berjalan cepat.

Hari ke hari, antar-partai politik dikabarkan saling komunikasi. Bahkan, hal itu juga dilakukan oleh partai politik yang sudah membangun koalisi atau kerja sama politik Pemilu 2024.

Di balik itu, masih menjadi pertanyaan kabar lanjutan terkait rencana kunjungan balasan PDI-P ke PAN.

Ketua DPP PDI-P Said Abdullah menyampaikan bahwa Puan Maharani akan melanjutkan kegiatan kunjungan ke partai politik (parpol) lain, termasuk PAN.

Menurut Said Abdullah, kegiatan komunikasi dan safari politik Puan sempat tertunda pada bulan Juni kemarin karena banyaknya kegiatan DPP PDI-P, termasuk melaksanakan ibadah haji.

"Beberapa saat lalu sempat terhenti karena PDI Perjuangan selama Juni 2023 memiliki gawe internal rangkaian peringatan Bulan Bung Karno, lalu dilanjut dengan kegiatan Mbak Puan dan Mas Ganjar menunaikan ibadah haji. Karena itulah kegiatan silaturahminya sempat tertunda," kata Said kepada Kompas.com, Kamis (6/7/2023).

Baca juga: Prabowo-Erick Thohir Kian Mesra, PAN Masih Belum Tentukan Poros Koalisi

Kendati demikian, Said belum bisa memastikan kapan jadwal silaturahmi atau safari politik itu dilakukan.

Namun, hingga akhir Juli ini, pertemuan lanjutan kedua partai politik itu belum juga terlaksana.

Sementara itu, PAN masih membuka pintu kepada PDI-P untuk kunjungan tersebut.

Meski begitu, Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto mengaku belum ada jadwal pasti kunjungan Puan Maharani ke kantor partainya.

"Memang sampai sekarang belum terlaksana, ya mungkin menunggu kesempatan waktu yang terbaik dari PDI-P," kata Yandri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/7/2023).