Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Koar-koar Protes Narasi Perubahan, Jubir Anies Pamer Terobosan di Jakarta

Kompas.com - 26/07/2023, 16:24 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan, Surya Tjandra merespons Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang terus-terusan melontarkan ketidaksetujuannya terhadap pihak yang berbicara soal perubahan.

Surya mengatakan, Luhut kembali menyatakan ketidaksetujuan terhadap perubahan dalam acara NCBC Nickel Conference di Jakarta, pada Selasa (25/7/2023) kemarin.

Pada 30 Mei 2023, Luhut juga pernah mengungkapkan pernyataan serupa.

Surya menegaskan ketidaksetujuan Luhut terhadap perubahan tidak usah dilontarkan terus di setiap kesempatan.

Baca juga: Temui Relawan di Pangandaran, Anies: Jangan Bersaing Sesama Simpul, Fokus Menangkan Perubahan!

 

Dia menekankan framing jika Anies menjadi presiden seolah-olah semua program dan kebijakan pemerintahan saat ini akan diubah secara serampangan, tidak benar.

“Setiap pergantian pemerintahan pasti akan ada kerja dan program yang harus berlanjut, dan Anies membuktikan itu di DKI Jakarta. Perubahan dibutuhkan karena faktanya, bahkan dari berbagai program 'yang harus dilanjutkan' versi LBP itu bukan tanpa masalah,” ujar Surya dalam keterangannya, Rabu (26/7/2023).

Surya memberi contoh soal program digitalisasi di Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, Anies adalah kepala daerah yang terdepan, karena hampir seluruh pelayanan publik di DKI Jakarta saat ini berbasis digital.

Kemudian, ketika Surya masih menjabat Wamen ATR/BPN, dia mengaku menyaksikan terobosan yang Anies lakukan semasa menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Baca juga: Anies Temui Susi Pudjiastuti di Pangandaran, PKS: Gaya Pemberontak dan Perubahan Nyambung

 

Terobosan itu adalah program JakartaSatu, yang mana menggabungkan data pembangunan berbagai dinas Pemprov DKI Jakarta dengan data persil Kantor Wilayah ATR/BPN.

“Ini adalah terobosan penting dari kebijakan satu peta, yang sesungguhnya dicanangkan pemerintah sejak awal Presiden Jokowi berkuasa, tetapi tidak juga terlaksana sampai sekarang. Baru DKI di bawah Anies yang melaksanakannya secara konkret, dan menjadi model untuk daerah lain,” tuturnya.

Selain itu, kata Surya, sektor yang menjadi contoh adanya perubahan berkelanjutan adalah pendidikan dan lingkungan.

Surya mengklaim Jakarta adalah satu-satunya kota di Indonesia yang menggabungkan keduanya melalui berbagai RPTRA (ruang publik terpadu ramah anak).

Baca juga: AHY Bilang Tak Ada Godaan dari PDI-P untuk Tinggalkan Koalisi Perubahan

 

Dia mengakui gagasan pertama RPTRA muncul ketika Gubernur DKI Jakarta masih dijabat Jokowi. Namun, Anies lah yang mengkombinasikannya dengan upaya mengatasi banjir di Jakarta.

Ketika kondisi sedang baik, RPTRA berfungsi sebagai ruang publik. Ketika kondisi buruk seperti musim hujan dan air melimpah, RPTRA bisa berubah fungsi menjadi resapan air sementara.

“Setelah banjir surut, ia pun kembali ke fungsi awalnya. Ini bisa dilihat di RPTRA Tebet Eco Park, misalnya, yang belum lama ini juga menang penghargaan dari Presiden Singapura untuk desainnya. Ini hanya contoh keberlanjutan program pemerintah sebelumnya yang diperbaiki dengan serius oleh Anies Baswedan,” kata Surya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com