Menkominfo Harap Dirut Bakti Kominfo Bisa Diumumkan Agustus

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, pihaknya mempercepat pelaksanaan seleksi untuk mengisi jabatan Direktur Utama (Dirut) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Kominfo. Dia berharap pada Agustus nanti sudah ada dirut definitif yang baru.

"Ini lagi segera dipercepat karena saya minta dipercepat. Saya berharap awal Agustus sudah ada dirut definitif," ujar Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/7/2023).

Adapun Dirut Bakti Kementerian Kominfo sebelumnya, Anang Achmad Latif menjadi tersangka dugaan korupsi pembangunan menara base transceiver station (BTS) 4G dan sedang menjalani persidangan. Sehingga, posisi tersebut masih kosong.

Baca juga: Soal Penyelesaian Proyek BTS, Budi Arie: Nanti Penuh Kejutan, Tenang Saja

Selain itu, Budi Arie juga menjelaskan, pihaknya sudah meyakinkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa penyelesaian proyek pembangunan menara BTS 4G bisa selesai tahun ini.

Hal itu disampaikan Budi saat bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/7/2023).

"Jadi Pak Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera serius, fokus, menuntaskan penyelesaian pembangunan proyek BTS dan kita laporkan progresnya koordinasi kita kemarin ke Kejaksaan Agung," ujar Budi.

"Untuk masalah hukum biar diselesaikan oleh aparat penegak hukum dan kita menuntaskan proyek BTS. Dan kita sudah bilang (kepada) Bapak Presiden, 'Yakin Pak tahun ini akan tuntas'," tegasnya.

Budi menjelaskan, pihaknya berharap seluruh menara BTS yang direncanakan pemerintah dapat dibangun seluruhnya. Termasuk, agar pemerintah bisa mengatasi persoalan pemerataan kualitas pembangunan.

Diberitakan sebelumnya, proses seleksi Dirut Bakti Kementerian Kominfo disebut harus dilakukan secara hati-hati lantaran nilai anggaran yang akan dikelola sangat besar.

Baca juga: Sidang Plate, Saksi Sebut Baru Terbangun 1.795 Menara BTS dari 4.200, Hakim: Berarti Proyek Ini Mangkrak

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

“Karena itu lebih dari 60 persen anggaran Kemenkominfo itu dikelola atau berkaitan dengan Bakti, sehingga memang harus hati-hati,” kata Mahfud dalam konferensi pers tentang hasil seleksi terbuka Dirut Bakti Kominfo di Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat (26/5/2023).

Mahfud menjelaskan, saat ini posisi Dirut Bakti Kominfo dijabat oleh Plt, yakni Inspektur Jenderal Kemenkominfo Arif Tri Hardiyono.

Dia mengatakan, tidak ada satu pun pendaftar yang lulus dalam proses rekrutmen atau seleksi terbuka Dirut Bakti Kominfo yang telah dilakukan sejak 11 April 2023.

Mahfud menyampaikan, saat peserta seleksi sudah mengerucut, ternyata tidak ada yang lulus untuk jabatan direktur utama sehingga tidak ada yang bisa diwawancarai lebih lanjut untuk mencari kandidat tiga besar.

“Tidak ada yang lulus untuk diwawancarai oleh menteri kemudian dipilih satu, tetapi belum sampai ke situ sudah dinyatakan tidak ada yang lulus, dan tadi sudah diumumkan oleh kesekjenan, rekrutmen Direktur Utama PT Bakti dinyatakan tidak ada yang lulus,” ujar Mahfud.

Baca juga: Eks Direktur Bakti Ajukan Nota Keberatan, Minta Hakim Tak Lanjutkan Perkara

Mahfud juga mengundang para profesional dan para ahli untuk ikut mendaftar dalam proses rekrutmen Direktur Utama Bakti.

Dia meminta para kandidat tidak perlu risau bakal terseret dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan menara BTS 4G oleh Bakti Kominfo.

“Enggak usah takut, karena tidak akan dikait-kaitkan dan dilibatkan secara hukum tentu saja, dengan kasus yang sekarang sedang berlangsung karena hukum itu pertanggungjawaban pelaku langsung, bukan penggantinya lalu diseret-seret,” ucap Mahfud.

“Justru penggantinya diharapkan bisa turut membantu memperlancar pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Bakti ini,” lanjut Mahfud.

Baca juga: Jaksa Nilai Eksepsi Eks Dirut Bakti Masuk Pokok Perkara

Mahfud juga menjelaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan kepadanya untuk melanjutkan proyek menara BTS 4G yang sudah dimulai sejak 2006.

Sebagaimana diketahui, Kejaksaan Agung telah menetapkan enam orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022.

Pada Rabu, 17 Mei 2023, Menkominfo Johnny G Plate ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Selain Johnny, ada lima orang lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka adalah Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Achmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galubang Menak, Tenaga Ahli Human Development (Hudev) Universitas Indonesia Tahun 2020 Yohan Suryanto, Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan.

Sementara berdasarkan hasil penyidikan dan perhitungan yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), nilai kerugian negara atas dugaan korupsi proyek BTS 4G Kominfo tersebut mencapai Rp 8 triliun.