Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar dan Elektabilitas di Tengah Perubahan Pemilih Muda

Kompas.com - 25/07/2023, 16:29 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro menilai penurunan elektabilitas Partai Golkar disebabkan oleh sikap mereka yang lambat menyesuaikan dengan pergeseran pemilih muda menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Secara institusional Partai Golkar telat merespons pergeseran pemilih yang kini didominasi oleh pemilih milenial dan Gen Z," kata Agung dalam keterangan yang dikutip pada Selasa (25/7/2023).

Agung menilai, gaya berpolitik partai berlambang pohon beringin itu belum menyentuh atau menawarkan jalan keluar dari beragam permasalahan yang dialami oleh kalangan pemilih muda.

"Mulai soal gaya berkampanye, pengelolaan citra partai di mata pemilih, dan program-program keberpihakan yang relevan dengan milenial dan Gen Z soal lapangan pekerjaan, perumahan, harga-harga sembako, maupun isu-isu kesejahteraan lainnya," ujar Agung.

Baca juga: Elektabilitas Golkar Merosot, Luhut: Harus Diperbaiki Enggak Bisa Cuma Ditangisi

Agung mengatakan, sikap partai yang identik dengan warna kuning dengan mempertahankan gaya berpolitik dan citra partai yang terkesan "dewasa" kurang bisa diterima pada pemilih muda.

Alhasil, kata Agung, penurunan elektabilitas itu juga berdampak terhadap hujan kritik atas kepemimpinan di Partai Golkar.

Gejolak internal itu dinilai bisa berdampak semakin memperburuk Partai Golkar, sementara pelaksanaan tahapan Pemilu terus berjalan dan semakin dekat.

Baca juga: Soal Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Kader yang Bertanggung Jawab Pasti Terpanggil

Jika Partai Golkar tidak segera mencari jalan keluar yang jitu, maka bukan tidak mungkin mereka akan diperkirakan energi mereka akan terkuras dan fokus mereka terpecah antara konflik internal dan konsolidasi menjelang Pemilu.

"Efeknya soliditas di internal partai menjadi rapuh karena masalah demi masalah menumpuk. Ditambah kaderisasi partai kurang optimal merangkul figur-figur milenial dan Gen Z," ucap Agung.


Sebelumnya diberitakan, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, elektabilitas Golkar yang semula dua digit kini tinggal satu digit.

“Terakhir tinggal 9,2 persen, tinggal 1 digit,” kata Burhanuddin dalam konferensi pers di YouTube Indikator Politik Indonesia, Minggu (23/7/2023).

Baca juga: Soal Isu Munaslub Golkar, Bamsoet: Itu Domain Ketua Umum

Burhanuddin mengatakan, data itu mengacu pada hasil survei yang digelar pada 20-24 Juni 2023 dengan cara wawancara tatap muka.

Menurut Burhanuddin, berdasarkan hasil survei melalui wawancara via telepon, elektabilitas Golkar lebih rendah yakni sekitar 6-7 persen.

“Tapi juga lupa survei telepon hanya mewakili kelompok yang punya HP,” tutur Burhanuddin.

Burhanuddin menuturkan, wawancara tatap muka merupakan “golden standard” karena responden tidak terbatas pada kelompok masyarakat yang memiliki ponsel.

Baca juga: Pengamat: Wacana Munaslub Golkar Bisa Semakin Kencang, apalagi Pak Airlangga Diperiksa Kejagung

Meski demikian, sekalipun menggunakan wawancara tatap muka pada kenyataannya elektabilitas Golkar tetap merosot.

“Berdasarkan survei tatap muka sekalipun di mana yang tidak punya HP juga terekrut dalam sampel kita elektabilitas Golkar juga menurun,” kata Burhan.

Survei Indikator Politik dilakukan terhadap 1.220 responden dari seluruh provinsi dengan usia minimal 17 tahun atau sudah bisa mengikuti pemilu.

Responden dipilih dengan metode simple random sampling. Margin of error dari survei ini sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Di sisi lain, kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar yang juga menjabat Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, juga digoyang oleh sejumlah kader senior yang tidak puas terhadap kepemimpinannya.

Baca juga: Pengamat: Munaslub Terlaksana jika Airlangga Gagal Jaga Gawang Golkar

Hal itulah yang juga dinilai menjadi salah satu faktor pemicu gejolak di tubuh Partai Golkar.

Sejumlah politikus senior Golkar mendesak digelarnya musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).

Mereka mengkritik kepemimpinan sang Airlangga yang dianggap belum mampu mengerek elektabilitas diri dan partai buat bersaing dalam bursa bakal calon presiden 2024.

Bahkan Luhut Binsar Pandjaitan yang merupakan politikus Golkar sempat menyatakan bisa menaikkan perolehan suara jika diberi kepercayaan memimpin partai itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Nasional
Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Nasional
Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Nasional
Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Nasional
Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Nasional
Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Nasional
Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Nasional
Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Nasional
Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com