Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra: Pembicaraan Kami dengan PKB, Hanya Satu Calon Wakil Presiden, Muhaimin

Kompas.com - 24/07/2023, 18:35 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan, pihaknya dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak pernah membahas nama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sebagai cawapres Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Muzani mengatakan, Gerindra dan PKB yang tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) hanya membahas Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai cawapres Prabowo.

"Dalam pembicaraan kami dengan PKB, hanya satu calon wakil presiden, namanya Muhaimin Iskandar," ujar Muzani saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/7/2023).

Muzani mengatakan, Gerindra paham dengan situasi tersebut, lantaran Muhaimin memang ngotot maju di Pilpres 2024, baik sebagai capres maupun cawapres.

"Pokoknya Pak Muhaimin adalah calon tunggal Partai Kebangkitan Bangsa," ucapnya.

Baca juga: Elite Gerindra Datangi Kantor DPP PBB, Disambut Teriakan Prabowo Menang

Diberitakan sebelumnya, Partai Amanat Nasional (PAN) mengajukan nama Erick Thohir sebagai cawapres Prabowo.

Walau begitu, Prabowo hingga saat ini masih belum menentukan sikap terkait sosok cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024.

Di lain sisi, PDI-P tampak mendekati PKB yang nasibnya 'digantung' oleh Gerindra.

Pada Minggu (23/7/2023) pagi, bakal capres PDI-P Ganjar Pranowo mengajak Muhaimin untuk bergabung dengan koalisi mereka.

Baca juga: Sejumlah Kiai Ikrarkan Dukungan untuk Muhaimin pada Pilpres 2024

Di hari yang sama, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani blak-blakan menyebut nama Muhaimin masuk sebagai kandidat cawapres Ganjar, yang kini daftarnya sudah semakin mengerucut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com