Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wasekjen PBNU Bantah Gus Yahya Diundang ke Harlah PKB

Kompas.com - 22/07/2023, 17:47 WIB
Vitorio Mantalean,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Sulaeman Tanjung memastikan, hingga Sabtu (22/7/2023) pagi, tidak ada undangan untuk Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf untuk menghadiri peringatan hari lahir (harlah) ke-25 PKB di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah.

Sebelumnya, pernyataan terkait undangan itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dalam jumpa pers, Kamis (20/7/2023). Cucun juga menyampaikan harapannya agar Yahya dapat hadir.

“Kalau ada yang bilang Ketum PBNU diundang di harlah PKB itu hoaks. Hingga saat ini, tidak ada undangan dari PKB,” kata Sulaeman dalam keterangannya, Sabtu.

Baca juga: PKB Tak Undang Bakal Capres di Peringatan Harlah Ke-25 di Stadion Manahan Solo

“Jadi undangan dari PKB kepada PBNU sejauh ini hoaks. Yang tidak hoaks itu harlah NU di Sidoarjo mengundang seluruh ketum partai, tapi Cak Imin (Muhaimin Iskandar, Ketum PKB) tidak berani hadir,” ujar dia.

Sulaeman menyayangkan statement Cucun yang seakan telah mengundang Yahya, padahal undangan itu disebut sama sekali tidak ada.

“Di PBNU itu sistem persuratannya sangat rapi. Surat masuk dan keluar tertata dengan rapi dan masuk dalam sistem IT yang terintegrasi sehingga bisa ketahuan kapan ada surat masuk kepada siapa surat ditujukan dan kapan ada surat keluar,” kata Sulaeman.

“Mungkin PKB sistem surat menyuratnya perlu meniru PBNU biar ketahuan apakah memang ada undangan untuk Ketum PBNU? Atau jangan-jangan undangannya memang ndak ada jadi hanya hoaks semata,” sambungnya.

Baca juga: PKB Ingin Peringatan Harlah di Solo Satukan Kekuatan untuk Pilpres 2024

Sebagai informasi, syukuran Hari Lahir (Harlah) ke-25 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Stadion Manahan Solo, pada Minggu (23/7/2023) disebut akan menjadi momentum konsolidasi jelang Pemilu 2024.

Kegiatan ini akan diikuti sekitar 67.000 kader. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah ketua umum partai politik direncanakan hadir dalam acara tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com