Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/07/2023, 06:56 WIB
Syakirun Ni'am,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Kajian Antikorpsi Universitas Gadjah mada (PUKAT UGM) Zaenur Rohman menyebut, penindakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi seperti operasi tangkap tangan (OTT) tetap diperlukan mengingat penyelenggaraan negara masih dikotori praktik korupsi

“Tidak mungkin hanya melakukan pencegahan untuk situasi negara yang sangat korup. Jadi menurut saya, justru pencegahan korupsi paling bagus itu adalah penindakan,” kata Zaenur saat dihubungi Kompas.com, Kamis (20/7/2023).

Pernyataan itu untuk menanggapi Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang menilai pencegahan korupsi lebih utama dibanding penindakan. 

Luhut bahkan menganggap masyarakat kampungan karena berharap KPK sering melakukan OTT.

Baca juga: Luhut: Jangan Lihat KPK dari Drama Penangkapan Saja, Itu Kampungan

Zaenur menilai, pernyataan Luhut itu sangat berbahaya dan menunjukkan betapa bermasalahnya pemahaman dan spirit antikorupsi pejabat di Indonesia.

Di sisi lain, kata dia, gagasan agar pencegahan korupsi lebih diutamakan daripada penindakan hukum juga tidak tepat.

Sebab, pencegahan terbaik untuk negara yang korup yakni dengan melakukan penindakan keras.

Indonesia disebut sangat korup karena mendapatkan skor indeks persepsi korupsi (IPK) 34 dari 100.

"Setelah dilakukan penindakan kemudian diikuti dengan proses perbaikan sistem," ujar Zaenur.

Menurut dia, tanpa pemicu atau trigger, sangat sulit mendorong terjadinya perubahan sistem.

Baca juga: Mahfud Anggap Luhut Tak Salah, KPK Sebaiknya Tak Hanya Fokus pada OTT

Ia yakin bahwa orang-orang yang duduk nyaman di pucuk kekuasaan, pemerintah, sektor penegakan hukum, hingga usaha dan politik tidak memiliki keinginan kuat memperbaiki sistem.

Ketika mereka mencanangkan program reformasi atau pencegahan korupsi dengan digitalisasi, kata Zaenur, tindakan mereka tidak menimbulkan perubahan mendasar.

"Kebanyakan merupakan sekadar sebagai program-program yang sekadar ada," ucap dia.

Menurut dia, perubahan akan terjadi justru ketika terjadi situasi yang mengagetkan di sebuah organisasi.

Setelah satu organisasi merasa shock, maka perubahan mungkin dilakukan secara mendasar.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Survei Litbang 'Kompas': Elektabilitas Prabowo-Gibran 39,3 Persen, Anies-Muhaimin 16,7 Persen, Ganjar-Mahfud 15,3 Persen

Survei Litbang "Kompas": Elektabilitas Prabowo-Gibran 39,3 Persen, Anies-Muhaimin 16,7 Persen, Ganjar-Mahfud 15,3 Persen

Nasional
[GELITIK NASIONAL] Gaduh Debat Capres-Cawapres: Perubahan Format dan Polemik Saling Sanggah

[GELITIK NASIONAL] Gaduh Debat Capres-Cawapres: Perubahan Format dan Polemik Saling Sanggah

Nasional
Membaca Dua Survei Elektabilitas Capres-Cawapres: Prabowo-Gibran Unggul

Membaca Dua Survei Elektabilitas Capres-Cawapres: Prabowo-Gibran Unggul

Nasional
[POPULER NASIONAL] Hasto Sebut Prabowo Tak Bisa Blusukan Sebab Bukan PDI-P | Ancaman Resesi Demokrasi

[POPULER NASIONAL] Hasto Sebut Prabowo Tak Bisa Blusukan Sebab Bukan PDI-P | Ancaman Resesi Demokrasi

Nasional
Gibran Klaim Dapat Arahan dari Said Aqil Siradj

Gibran Klaim Dapat Arahan dari Said Aqil Siradj

Nasional
Said Aqil Siradj Doakan Gibran Diberi Kekuatan untuk Capai Tujuannya

Said Aqil Siradj Doakan Gibran Diberi Kekuatan untuk Capai Tujuannya

Nasional
Sekjen PDI-P: Seorang Pemimpin Tak Boleh Bersikap Otoriter

Sekjen PDI-P: Seorang Pemimpin Tak Boleh Bersikap Otoriter

Nasional
Jokowi dan Ma'ruf Amin Tak Hadiri Peringatan Hari HAM Sedunia di Lapangan Banteng

Jokowi dan Ma'ruf Amin Tak Hadiri Peringatan Hari HAM Sedunia di Lapangan Banteng

Nasional
Gibran Akui Materi Debat Perdana Capres-Cawapres Tak Berat

Gibran Akui Materi Debat Perdana Capres-Cawapres Tak Berat

Nasional
KPK Sesalkan Terpidana Korupsi Eks Wali Kota Batu Dikebumikan di Taman Makam Pahlawan

KPK Sesalkan Terpidana Korupsi Eks Wali Kota Batu Dikebumikan di Taman Makam Pahlawan

Nasional
Anis Matta: Tugas Partai Gelora Kembalikan Basis Dukungan Prabowo pada 2014 dan 2019

Anis Matta: Tugas Partai Gelora Kembalikan Basis Dukungan Prabowo pada 2014 dan 2019

Nasional
Gibran Sebut Program Makan Siang dan Susu Gratis Bukan Retorika Belaka

Gibran Sebut Program Makan Siang dan Susu Gratis Bukan Retorika Belaka

Nasional
Prabowo Akui Pakai Nama Jokowi untuk “Jualan”

Prabowo Akui Pakai Nama Jokowi untuk “Jualan”

Nasional
Gibran Sambangi Ponpes Said Aqil Siradj di Jagakarsa

Gibran Sambangi Ponpes Said Aqil Siradj di Jagakarsa

Nasional
Bela Prabowo, Gibran: Apa yang Salah dengan Joget?

Bela Prabowo, Gibran: Apa yang Salah dengan Joget?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com