Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes Ungkap "Bullying" terhadap Dokter Residen Sudah Terjadi Selama Puluhan Tahun

Kompas.com - 20/07/2023, 18:06 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, perundungan atau bullying di lingkungan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) atau dokter residen sudah terjadi selama puluhan tahun dan mengakar kuat.

Budi Gunadi mengungkapkan, praktik ini menyebabkan kerugian mental, fisik, dan finansial.

"Kita menemukan bahwa praktik perundungan ini baik untuk dokter umum, internship, maupun pendidikan dokter spesialis, itu sudah terjadi puluhan tahun," kata Budi Gunadi dalam konferensi pers di Gedung Adhyatma Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta Selatan, Kamis (20/7/2023).

Ia lantas membeberkan bahwa perundungan di lingkungan dokter biasanya digunakan dengan alasan pembentukan karakter dokter muda.

Baca juga: Mulai Hari Ini, Kemenkes Sediakan Hotline Laporan Perundungan untuk Calon Dokter Spesialis

Namun, Budi Gunadi tidak setuju pembentukan karakter harus diwarnai dengan kekerasan. Padahal, masih banyak cara lain yang lebih mendidik.

"Saya setuju, dokter-dokter itu harus dibentuk, tapi dibentuknya bukan hanya dengan kekerasan untuk bisa mencapai ketangguhan dari yang bersangkutan. Tapi harus dibentuk rasa empati, sayang kepada pasien, cara komunikasi, ini menurut saya penting," ujarnya.

Budi Gunadi kemudian menyinggung praktik kekerasan di salah satu rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik, Medan, Sumatera Utara.

Korban perundungan yang viral di rumah sakit itu adalah peserta pendidikan dokter atau calon dokter spesialis.

Menurutnya, korban mengalami stres karena bekerja berat yang melibatkan fisik dan mental.

"Dari situ kita tanya, kenapa? 'Karena kita berat sekali kerjanya'. Bukan karena berat secara fisik, tapi secara mental juga berat. Dari sana, kita mulai memanggil beberapa dokter spesialis di lingkungan rumah sakit vertikalnya Kemenkes," kata Budi Gunadi.

Baca juga: Menkes Ungkap Jenis Perundungan Dokter Residen, Jadi Asisten Pribadi hingga Kumpulkan Uang untuk Senior

Lebih lanjut, Budi Gunadi mengungkapkan, praktik bullying ini kerap tidak diakui oleh pimpinan rumah sakit. Tetapi, ketika ditanya kepada dokter residen jawabannya berbeda.

Sebagian dari mereka kerap mendapat perlakuan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya dipelajari.

"Saya enggak tahu apakah ini denial. Tapi, kalau saya tanya ke bawah, selalu ada. Kalau kita tanya ke orang tua mahasiswa kedokteran di Ambon (misalnya), 'ya ampun, Pak, kenapa anak saya diginiin'," ujar Budi Gunadi.

"Jadi ada memang secara sistematis keengganan untuk mengaku bahwa perundungan ini atau bullying ini masih ada. Buat saya sebagai bankir, ini early warning. Kalau sampai di lingkungan tertentu orang sudah tidak berani ngomong karena takut, itu sudah tidak sehat," katanya lagi.

Baca juga: Menkes Bakal Sanksi Perundung Dokter Residen, Bisa Dibebaskan dari Jabatan

Oleh karena itu, menurutnya, Kemenkes ingin memutus praktek perundungan yang telah mengakar kuat dan berjalan puluhan tahun tersebut.

Sejauh ini, Kemenkes telah mengeluarkan Instruksi Menteri Kesehatan Nomor 1512 Tahun 2023 terkait hal tersebut.

Kemenkes juga menyediakan sarana pelaporan atau hotline jika calon dokter spesialis atau dokter residen menerima perundungan dari dokter senior.

Tercatat, ada dua sarana pelaporan, yaitu melalui laman https://perundungan.kemkes.go.id/ dan melalui nomor telepon 081299799777. Data pelapor akan dijamin kerahasiaannya.

Baca juga: Mulai Hari Ini, Kemenkes Sediakan Hotline Laporan Perundungan untuk Calon Dokter Spesialis

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Nasional
Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Nasional
Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Nasional
Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Nasional
Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Nasional
KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

Nasional
Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Nasional
Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Nasional
Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Nasional
Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Nasional
PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com