Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jenis Data Dukcapil Diduga Dibocorkan, Proses Registrasi E-KTP sampai Nama Petugas

Kompas.com - 18/07/2023, 13:55 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar keamanan siber Pratama Persadha memaparkan terdapat beberapa jenis dari 337 juta data penduduk yang diduga bocor.

Data itu dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ragam data yang bocor itu, kata Pratama, terdiri dari registrasi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

"Ada beberapa field yaitu EKTP_CREATED_DATE, EKTP_CREATED_BY, EKTP_UPDATED_DATE, EKTP_UPDATED_BY, EKTP_UPLOAD_LOCATION, EKTP_BATCH, serta EKTP_CURRENT_STATUS_CODE di mana data seharusnya terkait dengan penerbitan e-KTP," kata Pratama dalam keterangan seperti dikutip pada Selasa (18/7/2023).

Baca juga: 337 Juta Data Dukcapil Diduga Bocor, Kemendagri: Tidak Sama dengan Database

Akan tetapi, pada data sampel yang diberikan oleh akun anonim diduga peretas "RRR", data tersebut masih kosong.

Meski demikian, Pratama meyakini peretas memang mengambil data kependudukan dari peladen (server) milik Ditjen Dukcapil.

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber Communication & Information System Security Research Center (CISSReC) itu menambahkan, jenis data yang disalin oleh peretas termasuk nama ibu kandung penduduk.

Kebocoran data nama ibu kandung penduduk sangat berbahaya karena hal itu digunakan sebagai mekanisme keamanan buat melakukan verifikasi dalam dunia perbankan dan pelayanan lainnya.

Baca juga: Data Dukcapil Diduga Bocor, Kemendagri Koordinasi ke Kemenkominfo dan BSSN

"Ada beberapa field yang sangat berbahaya bagi masyarakat terdampak kebocoran data ini karena terdapat field 'NAMA_LGKP_IBU', di mana data nama lengkap ibu kandung ini biasanya dipergunakan sebagai lapisan keamanan tambahan di sektor perbankan," ujar Pratama.

Data lain yang ikut bocor terkait petugas Dukcapil yang melakukan proses registrasi e-KTP.

Ragam data itu adalah alamat IP (IP_PET_REG), nama petugas (NAMA_PET_ENTRI), nomor induk petugas (NIP_PET_ENTRI), dan tanggal proses registrasi (TGL_ENTRI).

"Dari hasil investigasi singkat CISSReC, beberapa nama yang tercantum dalam field "NAMA_PET_ENTRI''adalah karyawan dari Disdukcapil," ucap Pratama.

Sebelumnya diberitakan, dugaan kebocoran data itu diungkap pertama kali oleh akun Daily Dark Web di media sosial Twitter pada 15 Juli 2023.

Baca juga: Dirjen Dukcapil Pastikan Tidak Ada Kebocoran Data pada SIAK Terpusat

Disebutkan terdapat 337.225.465 baris data kependudukan yang dikelola Ditjen Dukcapil Kemendagri dijual di forum peretas.

Dalam tangkapan layar laman forum itu, peretas RRR mengeklaim mencuri 337 juta baris data kependudukan tersebut dari laman resmi dukcapil.kemendagri.go.id.

Ratusan juta data itu berisikan NIK, tempat tanggal lahir, agama, status kawin, akta cerai, nama ibu, pekerjaan, nomor paspor, hingga jenis disabilitas.

Akan tetapi, peretas RRR tidak menjelaskan 337 juta baris data itu milik berapa banyak penduduk Indonesia.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Teguh Setyabudi, mengeklaim pihaknya terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain untuk mengusut dugaan kebocoran data pribadi baru-baru ini di BreachForum.

Baca juga: Pakar Yakin 330 Juta Data Penduduk Bocor Berasal dari Ditjen Dukcapil

"Kami Ditjen Dukcapil Kemendagri bersama-sama dengan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) dan Kemenkominfo serta stakeholder terkait telah melaksanakan dua agenda kegiatan, yaitu audit investigasi dan mitigasi preventif," kata dia pada Senin (17/7/2023).

Kegiatan itu disebut telah berlangsung sejak Sabtu (15/7/2023) dan diklaim berproses secara cepat.

Teguh menyebut, upaya koordinasi itu terus diupayakan hingga saat ini. Ia menjelaskan, berdasarkan temuan versi mereka, data yang yang dituding bocor itu tidak sama dengan database kependudukan milik Dukcapil.

"Data yang ada di BreachForum dilihat dari format elemen datanya tidak sama dengan yang terdapat di database kependudukan existing Ditjen Dukcapil saat ini," sambung Teguh.

Baca juga: PPDB 2023, Kadis Dukcapil DKI Klaim Tak Temukan Penyalahgunaan Data Kependudukan Orang Lain

Teguh juga menuturkan, investigasi akan terus dilakukan secara mendalam.

"Kami bersama stakeholder terkait masih sedang melaksanakan investigasi yang lebih mendalam untuk menangani hal itu," tutur dia.

(Penulis : Vitorio Mantalean | Editor : Diamanty Meiliana)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hari ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Hari ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Nasional
Jokowi: Butuh 56 Bangunan Penahan Lahar Dingin Gunung Marapi, Saat Ini Baru Ada 2

Jokowi: Butuh 56 Bangunan Penahan Lahar Dingin Gunung Marapi, Saat Ini Baru Ada 2

Nasional
Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 Bersandar di Jakarta, Prajurit Marinir Berjaga

Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 Bersandar di Jakarta, Prajurit Marinir Berjaga

Nasional
Erupsi Gunung Ibu, BNPB Kirim 16 Juta Ton Bantuan Logistik untuk 1.554 Pengungsi

Erupsi Gunung Ibu, BNPB Kirim 16 Juta Ton Bantuan Logistik untuk 1.554 Pengungsi

Nasional
Pesawat Terlambat Bisa Pengaruhi Layanan Jemaah Haji di Makkah

Pesawat Terlambat Bisa Pengaruhi Layanan Jemaah Haji di Makkah

Nasional
Indonesia-Vietnam Kerja Sama Pencarian Buron hingga Perlindungan Warga Negara

Indonesia-Vietnam Kerja Sama Pencarian Buron hingga Perlindungan Warga Negara

Nasional
Survei IDEAS: Penghasilan 74 Persen Guru Honorer di Bawah Rp 2 Juta

Survei IDEAS: Penghasilan 74 Persen Guru Honorer di Bawah Rp 2 Juta

Nasional
Dewas KPK Tunda Putusan Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Dewas KPK Tunda Putusan Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
Jokowi Minta Relokasi Rumah Warga Terdampak Banjir di Sumbar Segera Dimulai

Jokowi Minta Relokasi Rumah Warga Terdampak Banjir di Sumbar Segera Dimulai

Nasional
JK Sampaikan Duka Cita Wafatnya Presiden Iran Ebrahim Raisi

JK Sampaikan Duka Cita Wafatnya Presiden Iran Ebrahim Raisi

Nasional
PKS: Kami Berharap Pak Anies Akan Dukung Kader PKS Sebagai Cagub DKJ

PKS: Kami Berharap Pak Anies Akan Dukung Kader PKS Sebagai Cagub DKJ

Nasional
Pilih Bungkam Usai Rapat dengan Komisi X DPR soal UKT, Nadiem: Mohon Maaf

Pilih Bungkam Usai Rapat dengan Komisi X DPR soal UKT, Nadiem: Mohon Maaf

Nasional
Anggota DPR Cecar Nadiem soal Pejabat Kemendikbud Sebut Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier

Anggota DPR Cecar Nadiem soal Pejabat Kemendikbud Sebut Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier

Nasional
Jokowi Disebut Berpotensi Masuk Partai Lain Usai Bobby Gabung Gerindra

Jokowi Disebut Berpotensi Masuk Partai Lain Usai Bobby Gabung Gerindra

Nasional
Jokowi Minta Pembangunan Jalan-Jembatan Darurat di Daerah Terdampak Banjir Sumbar Segera Tuntas

Jokowi Minta Pembangunan Jalan-Jembatan Darurat di Daerah Terdampak Banjir Sumbar Segera Tuntas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com