Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Dinilai Sedang Mainkan Politik Segala Arah, Buka Peluang ke Semua Koalisi

Kompas.com - 18/07/2023, 07:00 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat dinilai tengah membuka pintu kerja sama ke semua partai politik jelang Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Meski telah tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tersebut dianggap tetap berpeluang berkoalisi dengan partai lainnya.

Salah satu buktinya, Demokrat mesra dengan PDI Perjuangan beberapa waktu belakangan.

“Saya rasa AHY dan Demokrat sedang memainkan politik di semua arah agar peluang politiknya terbuka ke semua koalisi,” kata Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi, kepada Kompas.com, Minggu (16/7/2023).

Baca juga: Ketum Demokrat: Kalau Mas Anies Memilih AHY, Anda Gimana?

Ari menilai, Demokrat masih terus berupaya mewujudkan keinginan mereka, mengajukan AHY sebagai calon wakil presiden.

Oleh karenanya, koalisi mana pun yang membuka kesempatan buat AHY jadi calon RI-2 diyakini membuat Demokrat merapat.

“Belum adanya bakal capres (calon presiden) yang mendefinitifkan bakal cawapres membuat semua aktor politik yang berpeluang menjadi bakal cawapres memaksimalkan segala upaya termasuk apa yang dilakukan AHY,” ujar Ari.

Namun demikian, menurut Ari, ketimbang koalisi lainnya, AHY memang tampak ngotot menjadi bakal cawapres pendamping bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan.

Baca juga: Tanggapi Kritikan AHY ke Pemerintahan Jokowi, Ganjar: Kritik itu Boleh...

Upaya itu salah satunya dibuktikan dengan kritik tajam AHY ke pemerintahan Presiden Joko Widodo baru-baru ini. Lewat kritiknya, AHY dinilai tengah memperbesar frekuensi serangan terhadap rezim Jokowi yang merepresentasikan kekuatan dua pilar kubu capres calon rival Anies, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.

“Frekuensi AHY tentu harus identik dengan frekuensi Anies yang memang antipati dengan pola kebijakan yang ditempuh Jokowi,” ujar dosen Universitas Indonesia (UI) itu.

Upaya pendekatan terhadap Anies juga terus dilakukan AHY. Misalnya, menyambut kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta itu di Tanah Air sepulang ibadah haji beberapa waktu lalu.

Contoh lainnya, memasang spanduk hingga baliho di sudut-sudut jalan yang memperlihatkan duet kepemimpinan Anies-AHY, meski hal itu belum direstui Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai sesama anggota Koalisi Perubahan.

“AHY sadar kesempatannya tidak semakin banyak, dia harus atraktif menarik atensi Anies dan Nasdem serta PKS karena memang harapan terbesarnya dan yang maksimal teraih adalah posisi calon RI-2,” tutur Ari.

Sebelumnya, kritik tajam terhadap pemerintahan Presiden Jokowi dilontarkan AHY lewat pidato politiknya yang ditayangkan Jumat (12/7/2023). Sentilan AHY ke Jokowi itu dilontarkan tak lama setelah dirinya memperlihatkan kemesraan dengan partai penguasa, PDI Perjuangan.

AHY banyak bicara soal ekonomi negara yang menurutnya terus mengalami penurunan. Dia juga menyinggung tentang utang pemerintah yang terus meroket.

“Meskipun ada capaian, tetapi harus kita akui secara jujur, 9 tahun terakhir ini terjadi sejumlah kemandegan, dan bahkan kemunduran serius,” kata AHY.

“Pertumbuhan ekonomi menurun, jauh di bawah yang dijanjikan, 7 persen hingga 8 persen. Pertumbuhan ekonomi stagnan di angka 5 persen, bahkan sempat anjlok ketika diterjang pandemi Covid-19,” tuturnya.

Baca juga: Usai Apel Siaga Nasdem, AHY Yakin KPP Makin Solid dan Sinergis Menangkan Anies

Dalam pidatonya, AHY turut menyoroti isu hukum dan demokrasi. Termasuk, dia menyentil Jokowi yang sempat terang-terangan cawe-cawe dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Demokrat mencermati, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dinilai sering tebang pilih. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tajam ke lawan, tumpul ke kawan,” tutur putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Nasional
Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Nasional
Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Nasional
Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Nasional
Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Nasional
Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Nasional
Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

Nasional
Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Nasional
PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com