Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ikrama Masloman
Strategic Manager KCI LSI

Peneliti Senior Lingkaran Survei Indonesia

Mendemokratiskan Partai Politik

Kompas.com - 17/07/2023, 06:13 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

JIKA partisipasi publik adalah roh dari demokrasi, maka sakaratul maut (proses lepasnya roh dari tubuh) demokrasi Indonesia yang diwartakan dunia, bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi cacat (Intelligence Unit), fenomena democracy for sale (Aspinall), dan regresi demokrasi (Thomas Power), merupakan ulah partai politik (parpol) karena parpol adalah prima causa atas kemunduran demokrasi.

Tuduhan itu bukan sesuatu yang berlebihan menimbang posisi parpol sebagai instrumen utama saluran kepentingan publik, yang di sanalah rekrutmen kepemimpinan presiden, gubernur, bupati, DPR hingga lembaga-lembaga negara dibentuk. Parpol juga sangat menentukan arah kebijakan negara.

Namun sayangnya publik emoh percaya terhadap parpol. Data LSI menunjukan, publik yang merasa bagian dari entitas partai politk (partyID) di Indonesia kurang dari 20 persen.

Data LSI juga menunjukan bahwa sebesar 50-60 persen pemilih bisa bermigrasi berpindah partai dari pemilu ke pemilu (swing voters).

Kiat parpol curangi demokrasi

Kita harus jujur, merosotnya citra parpol lebih karena tradisi demokrasi di tubuh parpol hanya sebatas jargon.

Nilai demokrasi belum menjadi kesepakatan, apalagi dipraktikkan sebagai satu-satunya aturan main di tubuh partai politik. Hal itu tercermin dari kepemimpinan yang dominatif sentralistik, dinastik, dan oligarkis.

Alih-alih menjadi alat dalam mengagregasi kepentingan publik, parpol terjebak pada personalisasi partai dan faksionalisasi akut.

Budaya parpol sarat pragmatisme, klientelisme, dan patronase, yang berseberangan dengan nilai-nilai demokrasi. Jebakan personalisasi parpol bertolak belakang dengan semangat demokrasi.

Scott Mainwaring dalam Party Systems in The Third Wave mengungkapkan ciri pertama belum kokohnya partai politik adalah kuatnya dominasi personal dari seseorang elite politik dalam tubuh partai.

Dalam konteks Indonesia, karakter parpol yang personal order atau bertumpu pada personal tokoh utama lebih mendominasi ketimbang parpol yang bertumpu pada impersonal order yang menekankan pada sistem demokrasi di tubuh parpol.

Pascareformasi, kita masih belum melihat terjadi reposisi kekuasaan elite parpol. Seperti PDIP yang memiliki ketergantungan laten terhadap Megawati Soekarnoputri, Nasdem terhadap Surya Paloh, Prabowo Subianto simbol utama di Partai Gerindra, Partai Demokrat yang bergantung pada petuah dan arahan SBY.

Adapun kepimimpinan parpol lainnya cenderung tidak siap mengelola luasnya spektrum kepentingan elite kader partai, sehingga lumrah kita liat pola gerakan penyingkiran (decentering) seperti pembelahan di Golkar, PPP, PKB, PAN, PKS.

Pola penyingkiran lumrah terjadi dengan mencurangi aturan main yang demokratis di internal partai. Contohnya membuat tafsir AD/ART yang menguntungkan satu kelompok, menertibkan kepengurusan daerah, mengganti pengurus daerah yang tidak tegak lurus dengan pimpinan tertinggi partai di pusat (DPP).

Makin parah mekanisme pemilihan pimpinan partai di daerah mayoritas tidak lagi demokratis. Musyawarah daerah (Musda) tidak lagi memilih siapa ketua umum partai mereka di daerah secara absolut, namun mereka hanya bisa memilih daftar nama-nama calon potensial yang akan diserahkan ke pusat. Terserah DPP mau memilih siapa yang mereka kehendaki.

Meski pola seperti itu tidak terjadi di Partai Golkar, karena pemilihannya yang terbuka, namun Musda di Partai Golkar bukan perkara mudah. Ia terselenggara jika peta politik selesai dilukis, dengan aneka warna faksionalisme di dalamnya, yang syarat akomodatif pragmatis.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

Nasional
Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Nasional
Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com