Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Komnas HAM dan 4 Komisioner Lainnya Belum Terdaftar Lapor LHKPN?

Kompas.com - 10/07/2023, 09:29 WIB
Singgih Wiryono,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro belum terdaftar dalam situs Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Penelusuran Kompas.com dalam situs https://elhkpn.kpk.go.id/, Senin (10/7/2023) nama Atnike Nova Sigiro sebagai Ketua Komnas HAM tidak memiliki data.

"Belum ada data," tulis laman LHKPN milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Selain Atnike, ada juga empat komisioner Komnas HAM yang juga belum terdaftar dalam situs LHKPN, yaitu Abdul Haris Semendawai, Prabianto Mukti Prabowo, Saurlin Pandapotan Siagian dan Uli Parulian Sihombong.

Baca juga: KPK-KPU Sepakat Caleg Wajib Lapor LHKPN Setelah Jadi Calon Terpilih

Laman pencarian untuk Abdul Haris Semendawai terakhir kali melapor saat menjadi Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) tahun 2018 dengan kekayaan Rp 2,3 miliar.

Sedangkan Prabianto Mukti Prabowo terakhir kali melapor LHKPN pada 2019 saat menjabat Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan dengan kekayaan Rp 4,2 miliar.

Untuk Saurlin P Siagian dan Uli Parulian Sihombing sama seperti Atnike Nova Sigiro yang belum terdapat data apa pun.

Sedangkan empat komisioner lainnya telah melapor yaitu Anis Hidayah, Hari Kurniawan, Putu Elvina, dan Pramono Ubaid Tanthowi

Anis Hidayah dengan jabatan Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM melapor pada 31 Desember 2022 dengan jenis laporan Khusus, Awal Menjabat dengan kekayaan Rp 1,02 miliar

Kemudian Hari Kurniawan sebagai Komisioner Pengaduan melapor 31 Desember 2022 dengan jenis laporan yang sama. Total kekayaan Rp 12,4 juta.

Baca juga: KPK-KPU Sepakat Caleg Wajib Lapor LHKPN Setelah Jadi Calon Terpilih

Pramono Ubaid sebagai Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM melapor 21 Desember 2022 dengan jenis laporan periodik karena sebelumnya Pramono adalah Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Total kekayaan mencapai Rp 2,1 miliar.

Terakhir Putu Elvina sebagai Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan dengan jenis laporan periodik karena sbeelumnya Putu menjabat Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kekayaan Putu tertulis minus Rp 246,4 juta.

Kompas.com mencoba melakukan konfirmasi temuan ini ke Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro, namun belum mendapat jawaban.

Sementara itu, Parulian menjelaskan bahwa dia sudah melaporkan LHKPN, dan tercatat di SMS dari KPK tertanggal 25 Maret 2023. Kemudian, laporan tersebut sudah terkonfirmasi dan terverifikasi oleh KPK pada 19 Juni.

Ketika berita ini disiarkan, Kompas.com masih mencoba menghubungi KPK.

Catatan Redaksi: Berita ini sudah mengalami perubahan di bagian judul dan mendapatkan informasi dari Uli Parulian Sihombing.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com