Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kaesang Pangarep Diprediksi Gabung PSI Bukan PDI-P, Kenapa?

Kompas.com - 06/07/2023, 23:09 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam memperkirakan bahwa putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep akan bergabung menjadi kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Hal ini tak lepas dari gencarnya PSI beberapa waktu belakangan mengusulkan Kaesang sebagai Calon Wali Kota Depok pada Pilkada 2024.

Apalagi, Presiden Jokowi juga dinilai memberikan perhatian besar bagi PSI.

"Tegasnya sikap dan posisi Kaesang di PSI, tampaknya juga menegaskan bahwa PSI mendapatkan perhatian lebih dari Jokowi," kata Umam kepada Kompas.com, Kamis (6/7/2023).

"Jika Jokowi semakin yakin pada kekuatan PSI, maka tidak menutup kemungkinan Kaesang akhirnya akan berlabuh ke PSI," sambung dia.

Baca juga: PSI Akui Sudah Ajak Kaesang Gabung sebagai Kader sejak Januari

Umam berpendapat, Jokowi tahu persis langkah-langkah politik yang dilakukan Kaesang kepada PSI.

Dengan demikian, menurut dia, bisa dikatakan bahwa Jokowi turut memberi restu politik bagi Kaesang.

"Di satu sisi, dinamika ini seolah kembali menegaskan asumsi lama bahwa sebenarnya ada problem dalam relasi antara Jokowi dengan PDI-P," ujar dia.

"Memang reaksi PDI-P terhadap Jokowi atau Kaesang sendiri belum begitu tampak, namun kemarahan PDI-P terhadap PSI sendiri belakangan semakin terasa," tambahnya.

Baca juga: Pemkot Depok Tertibkan Atribut Parpol Tak Berizin, Baliho Kaesang Tak Termasuk

Hal ini terlihat ketika PDI-P enggan menanggapi ketika ditanya soal Kaesang yang ingin maju Calon Wali Kota Depok dan diusung PSI.

PDI-P juga lantas menyinggung bahwa pembicaraan Pilkada masih akan dilakukan setelah Pemilu 2024 selesai.

"Problemnya, secara elektoral, langkah politik, strategi dan inovasi PSI ini dianggap secara perlahan menggerus basis pemilih loyal Jokowi yang seharunya berlabuh ke PDI-P, secara perlahan akan berbelok ke PSI. Karena itu, sikap sewot PDI-P terhadap PSI belakangan ini bisa dipahami," tutur dia.

Di sisi lain, Kaesang dinilai sudah mengetahui bahwa PDI-P memiliki aturan dan etika politik yang mewajibkan anggota keluarga kader PDI-P harus berpolitik dari partai yang sama.

Baca juga: PSI Protes Pencopotan Spanduk Kaesang di Margonda: Yang Hilang Spanduk Kaesang Saja!

Menurut Umam, aturan itu tampaknya ditujukan oleh PDI-P untuk mengokohkan akar, loyalitas dan juga menguatkan kaderisasi internal partainya.

"Karena itu, menimbang Kaesang adalah putra Jokowi yang notabene petugas partai PDI-P, maka langkah Kaesang yang belakangan justru tampak lebih dekat dengan PSI dan seolah menghindari adanya ruang komunikasi politik dengan PDI-P, merupakan wujud sikap mengacuhkan sekaligus pembangkangan terhadap aturan main berpolitik di PDI-P yang ia ketahui," papar Umam.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com