Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Golkar atau PAN Merapat Dukung Prabowo, PKB Bisa "Out"

Kompas.com - 05/07/2023, 11:05 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, terbuka peluang buat Partai Golkar atau Partai Amanat Nasional (PAN) memberikan dukungan ke Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (capres) Pemilu 2024.

Namun demikian, dukungan itu diyakini tak akan cuma-cuma. Adi menduga, baik Golkar maupun PAN akan mengajukan syarat tertentu sebelum merapat ke koalisi Gerindra.

“PAN dan Golkar ini kan berkoalisi mendukung salah satu calon bukan dengan tangan kosong, bukan dengan tangan hampa, ada syarat yang saya kira ini berat dan akan cukup serius harus diperhitungkan bagi Prabowo dan Gerindra, khususnya jika salah satu partai ini berkoalisi,” kata Adi kepada Kompas.com, Rabu (5/7/2023).

Baca juga: Prabowo 2 Kali Kalah di Pilpres, Gerindra Yakinkan PAN Kali Ini Bakal Menang

Golkar lewat musyawarah nasional (munas) beberapa waktu lalu telah menegaskan bahwa ketua umum mereka, Airlangga Hartarto, harus menjadi capres atau calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024.

Sementara, buat PAN, Menteri BUMN Erick Thohir merupakan cawapres harga mati.

Padahal, Gerindra telah lebih dulu menyatakan kerja sama dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, di mana PKB mensyaratkan ketua umumnya, Muhaimin Iskandar, sebagai calon RI-2.

Adi yakin, PKB enggan kehilangan kursi cawapres jika Golkar atau PAN bergabung ke koalisinya bersama Gerindra.

“Bisa Golkar atau PAN masuk, tapi PKB yang akan out kemungkinan karena PKB kan tetap harga mati mengincar posisi pendamping bagi Prabowo Subianto, khususnya Cak Imin (Muhaimin),” ujarnya.

Situasi ini dinilai menjadi pilihan sulit buat Gerindra. Sebab, setiap partai punya keunggulan sendiri dan saling melengkapi.

PKB misalnya, punya basis massa yang kuat di Jawa Timur dengan mayoritas pendukung dari kalangan Nahdliyin.

Sementara, PAN mewakili pemilih muslim perkotaan, unsur yang juga dibutuhkan oleh Gerindra.

Sedangkan Golkar jelas punya mesin politik yang solid. Terbukti, partai berlambang beringin itu mendulang suara terbesar kedua pada Pemilu 2019.

Baca juga: Jokowi-Prabowo Intens Bertemu, Gerindra Anggap Bukan Hal yang Luar Biasa

“Jadi inilah kerumitan-kerumitan yang sebenarnya tidak bisa dipastikan apakah PAN ataupun Golkar yang akan bergabung dengan Prabowo,” kata Adi.

“Karena bergabungnya Golkar ataupun PAN ini ya tentu dengan syarat yaitu menjadikan Airlangga atau Erick Thohir sebagai pendamping dan itu akan mengganggu koalisi yang sudah terbentuk, terutama PKB yang sejak awal mengincar posisi cawapres bagi Prabowo untuk Cak Imin,” tuturnya.

Namun demikian, dari sembilan partai politik Parlemen, hanya Golkar atau PAN yang mungkin merapat ke Prabowo. Sebab, dua partai politik itu hingga kini belum menentukan arah dukungan Pemilu 2024.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com