Alasan RUU Kesehatan Dibuat, Menkes: Karena Saat Pandemi, Tak Ada Satupun Negara di Dunia Siap

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membeberkan alasan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membentuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Salah satu alasannya adalah untuk mentransformasi sistem kesehatan di Indonesia. Sebab saat pandemi, terbukti tidak ada satupun negara di dunia yang siap menghadapi, termasuk Indonesia.

"RUU ini dibikin karena memang pengalaman pada saat pandemi tidak ada satupun negara di dunia ini yang siap. Terbukti kan, enggak ada satupun. Jadi semua meeting (negara-negara) G20, G7, mereka bilang, 'kita enggak siap'. Ini salah, nih," kata Budi dalam podcast yang ditayangkan Sekretariat Kabinet RI, dikutip Selasa (4/7/2023).

Budi menuturkan, ketidaksiapan ini jangan sampai berlarut-larut. Sama halnya seperti krisis ekonomi tahun 1998 dan tahun 2008, ada banyak perubahan yang dilakukan setiap negara dan Indonesia.

Baca juga: IDI Pertanyakan Pembahasan RUU Kesehatan Tidak Transparan, tetapi Sering Disebut untuk Kepentingan Rakyat

Kemudian setelah melihat UU Kesehatan eksisting, Budi merasa produk hukum itu sudah jauh tertinggal.

"Nah ini harus diperbaiki. Dan begitu kita lihat, UU kita sudah jauh tertinggal. Teman-teman juga bisa merasakan, saya ngomong dengan banyak pemain, banyak dokter, banyak perawat. Mereka bilang gap kita dengan luar negeri, jauh," ucap Budi.

Budi menjabarkan, ketidaksiapan Indonesia dalam menghadapi pandemi terlihat dari banyak aspek, mulai dari obat-obatan, rumah sakit, hingga sarana pengembangan vaksin.

Akibatnya, banyak nyawa melayang karena Covid-19. Saat awal pandemi pun, Indonesia harus berjuang dan bersaing dengan negara lain, agar dapat membeli stok vaksin dari luar negeri.

Baca juga: Soal Kelanjutan RUU Kesehatan, Jokowi: Itu Wilayahnya DPR

"Penelitiannya enggak siap, jumlah dokternya enggak siap. Rumah sakitnya enggak siap. Itu kan realitas yang kita hadapi. Kita enggak mau kan anak cucu kita begitu. Makanya ini harus direformasi supaya sistem kesehatannya lebih siap," tutur Budi.

Pria yang dahulu berprofesi sebagai bankir ini lantas menyampaikan, reformasi sistem kesehatan artinya mereformasi banyak aspek. Tidak hanya rumah sakit, namun juga sarana layanan primer, puskesmas, posyandu, hingga pengadaan dokter dan spesialis.

Belum lagi pembiayaan, pengembangan teknologi informasi, dan pengembangan bioteknologi kesehatan agar Indonesia bisa mandiri tanpa perlu banyak mengimpor segala jenis alat kesehatan maupun obat yang dibutuhkan.

"Perawat, bidannya, dokternya, cukup apa enggak. Jumlah spesialisnya cukup apa enggak. Dan keenam, TI dan bioteknologi kesehatan kayak vaksin kemarin, itu contoh teknologi biologis yang seharusnya kita kuasai supaya kita bisa," kata Budi.

Baca juga: Rencana Pengesahan RUU Kesehatan di Tengah Perlawanan 5 Organisasi Profesi

Adapun sejauh ini, RUU Kesehatan masih menuai pro dan kontra. Sekian puluh organisasi dan lembaga menyatakan ketidaksukaannya.

Terbaru, 5 organisasi profesi mengancam akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika pembahasan RUU Kesehatan dilanjutkan. Mereka pun menjadikan mogok kerja sebagai salah satu opsi jika aspirasinya tidak didengar.

Sedangkan menurut pemerintah, RUU Kesehatan diperlukan untuk menangani berbagai masalah dalam sektor kesehatan, terutama terkait krisis dokter spesialis, izin praktek dokter dan tenaga kesehatan yang tidak transparan dan mahal, harga obat yang mahal, serta pembiayaan kesehatan yang tidak efisien.

Hal menonjol lain dalam RUU Kesehatan ini adalah perubahan paradigma kebijakan kesehatan dengan memprioritaskan pencegahan masyarakat dari jatuh sakit melalui penguatan promotif dan preventif.

Selain biayanya akan lebih murah, masyarakat juga akan lebih produktif.