Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pejabat Kejagung Sebut Jaksa, Polisi hingga Pegawai BUMN Tinggal di Kosan Rafael Alun

Kompas.com - 04/07/2023, 22:35 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Ketut Sumedana menyampaikan ada sejumlah pekerja selain dirinya yang menempati kos-kosan milik eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo.

Ketut mengatakan, selain jaksa, terdapat sejumlah polisi, pegawai BUMN, hingga pegawai swasta yang tinggal di kos-kosan yang kini sudah disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.

“Jadi yang ngekos di sana itu, bukan hanya jaksa. ada lima jaksa. di sana ada juga beberapa temen-temen dari Polri ya, ada lima juga di sana, mungkin. Dan juga ada beberapa pegawai BUMN, ada pegawai swasta juga kos di sana, orang Jepang juga ada di sana,” kata Ketut saat dihubungi, Selasa (4/7/2023).

Ketut mengatakan kisaran harga kamar di kos-kosan yang berlokasi di Kawasan Blok M, Jakarta Selatan itu mulai dari Rp 2,5 juta hingga Rp 4 juta.

Baca juga: Cerita Kapuspenkum Kejagung Tinggal di Kos-kosan Milik Rafael Alun di Kawasan Blok M

Menurutnya, banyak pekerja dari Kejaksaan Agung hingga Polri menempati kos tersebut lantaran dinilai cukup dekat dengan kantor masing-masing.

“Jadi kos itu adalah ya ditemukan bukan apa-apa karena kawasan kos yang deket sama kantor kejaksaan dan Mabes Polri,” ujarnya.

Mantan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bali itu mengungkapkan sama sekali tidak mengetahui pemilik kos-kosan yang ditinggalinnya sejak 2020. Sebab, ia hanya berkomunikasi melalui penjaga kosan.

Ketut baru mengatahui pemiliknya adalah Rafael ketika pemberitaan soal penyitaan kos-kosan yang dilakukan KPK beredar di media massa.

“Saya kan melakukan kontrak (kos) itu sama mereka kan legal, tidak ada yang salah, orang saya enggak kenal kok Rafael Alun itu siapa. Ketemu aja belum pernah. Siapa yang punya juga belum pernah. Kita baru tau setelah dikasih tahu sama penjaganya,” ucapnya.

Baca juga: KPK Endus Aset Rafael Alun di Yogyakarta, Hampir Masuk Penyitaan

Setelah kos-kosan itu disita, Ketut merencanakan untuk pindah tempat tinggal dan mencari kos-kosan lain yang dekat dengan kantornya. Menurutnya, para penghuni kos-kosan lainnya juga berencana demikian.

Namun, ia akan menghabisi waktu masa kontrak tinggalnya sebelum pindah dari kos-kosan tersebut.

“Sekalian habisin kontraknya, kita kan bayar. Jadi mereka-mereka ini juga sudah ancang-ancang untuk pindah sebagian, teman-teman di sana,” katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com