Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Situasi yang Kita Hadapi di Paruh Kedua 2023 Tidak Mudah

Kompas.com - 03/07/2023, 11:40 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, situasi yang dihadapi Indonesia pada paruh kedua 2023 ini tidak mudah.

Menurut Jokowi, ada sejumlah kondisi global yang harus diwaspadai pemerintah Indonesia.

"Situasi yang kita hadapi di paruh kedua 2023 ini tidak mudah dan kita harus mewaspadai beberapa hal. Lingkungan global yang masih tidak stabil pertama. Kemudian, ketegangan geopolitik yang masih berlangsung," ujar Jokowi dalam pembukaan sidang kabinet paripurna evaluasi pelaksanaan APBN 2023 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/7/2023).

"Ini berimbas pada pertumbuhan ekonomi dan aktivitas perdagangan yang melemah. Kelihatan ekspor kita menurun," katanya lagi.

Baca juga: Jokowi Perintahkan Jajarannya Dongkrak Konsumsi Rumah Tangga

Kemudian, Jokowi mengatakan, berbagai lembaga internasional memprediksi bakal terjadi perlambatan ekonomi global.

Kepala Negara menjelaskan, dari segi angka perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang dipaparkan oleh IMF sebesar 2,8 persen, Bank Dunia sebesar 2,1 persen, dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sebesar 2,6 persen.

Selain itu, kenaikan tingkat suku bunga global dan inflasi global yang diperkirakan akan relatif tinggi.

Selanjutnya, Jokowi mengungkapkan, ada kondisi fragmentasi perdagangan global yang menghambat kerja sama multilateral.

"Untuk itu, saya ingin menekankan beberapa hal harus menjadi perhatian kita semua yang pertama, fokus dan waspada akan potensi krisis," ujar Jokowi.

"Utamakan kepentingan masyarakat dan kepentingan nasional, jangan sampai karena ada persaingan politik program pemerintah jadi terhambat," kata Kepala Negara lagi.

Baca juga: Jokowi Bersyukur Indonesia Kembali Masuk Grup Upper Middle Income Countries

Sebelumnya, Jokowi meminta jajarannya untuk mendongkrak konsumsi rumah tangga demi menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap positif.

Pasalnya, ia mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif tinggi di atas 5 persen selama enam kuartal berturut-turut.

Jokowi juga berpesan agar realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 diprioritaskan untuk belanja barang dan modal pada produk dalam negeri.

Mantan Wali Kota Solo ini juga meminta agar semua program bantuan sosial disalurkan secara tepat waktu dan sasaran.

Baca juga: Beri Bonus Rp 320,5 Miliar untuk Atlet ASEAN Para Games, Jokowi: Jangan Dibelikan Barang Mewah

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Diperiksa Dewas KPK 6 Jam, Nurul Ghufron Akui Telepon Pihak Kementan Terkait Mutasi Pegawai

Diperiksa Dewas KPK 6 Jam, Nurul Ghufron Akui Telepon Pihak Kementan Terkait Mutasi Pegawai

Nasional
Seorang Pria Diamankan Paspampres Saat Tiba-tiba Hampiri Jokowi di Konawe

Seorang Pria Diamankan Paspampres Saat Tiba-tiba Hampiri Jokowi di Konawe

Nasional
Pro dan Kontra Komposisi Pansel Capim KPK yang Didominasi Unsur Pemerintah

Pro dan Kontra Komposisi Pansel Capim KPK yang Didominasi Unsur Pemerintah

Nasional
Jokowi Restui Langkah Menkes Sederhanakan Kelas BPJS Kesehatan

Jokowi Restui Langkah Menkes Sederhanakan Kelas BPJS Kesehatan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan 'Sesuai Kebutuhan Presiden'

Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan "Sesuai Kebutuhan Presiden"

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Nasional
Kasus TPPU SYL, KPK Panggil 3 Pemilik Biro Perjalanan

Kasus TPPU SYL, KPK Panggil 3 Pemilik Biro Perjalanan

Nasional
Dewas KPK Periksa Eks Sekjen Kementan Jadi Saksi dalam Sidang Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Periksa Eks Sekjen Kementan Jadi Saksi dalam Sidang Etik Nurul Ghufron

Nasional
Praperadilan Panji Gumilang Ditolak, Status Tersangka TPPU Sah

Praperadilan Panji Gumilang Ditolak, Status Tersangka TPPU Sah

Nasional
Golkar Sebut Ridwan Kamil Lebih Condong Maju pada Pilkada Jabar

Golkar Sebut Ridwan Kamil Lebih Condong Maju pada Pilkada Jabar

Nasional
Jokowi Harap RI Masuk OECD: Beri Manfaat agar Lompat Jadi Negara Maju

Jokowi Harap RI Masuk OECD: Beri Manfaat agar Lompat Jadi Negara Maju

Nasional
Pimpinan DPR Sebut Jurnalistik Investigasi Harus Diatur dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Pimpinan DPR Sebut Jurnalistik Investigasi Harus Diatur dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Nasional
4 Poin Krusial dalam Revisi UU MK, Evaluasi Hakim hingga Komposisi Anggota MKMK

4 Poin Krusial dalam Revisi UU MK, Evaluasi Hakim hingga Komposisi Anggota MKMK

Nasional
Kasus TPPU Hasbi Hasan, KPK Kembali Periksa Kepala Biro Umum Mahkamah Agung

Kasus TPPU Hasbi Hasan, KPK Kembali Periksa Kepala Biro Umum Mahkamah Agung

Nasional
Anggarannya Besar, Program Makan Siang Gratis Prabowo Bakal Dimonitor KPK

Anggarannya Besar, Program Makan Siang Gratis Prabowo Bakal Dimonitor KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com