Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Indikator: Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap DPR Stabil, Stabilnya Rendah...

Kompas.com - 02/07/2023, 17:17 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi membeberkan bahwa kepercayaan publik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan partai politik masih rendah.

Masyarakat yang cukup percaya pada DPR dalam survei Indikator terkini mencapai 61,4 persen, yang sangat percaya 7,1 persen dan kurang percaya 26,6 persen.

DPR berada di urutan kedua terbawah dalam tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga.

"Mohon maaf kepada anggota DPR yang terhormat, yang stabil, tapi stabilnya rendah trust publik terhadap partai politik, terhadap DPR itu masih di bawah," kata Burhanuddin saat memaparkan survei secara online, Minggu (2/7/2023).

Baca juga: Survei Indikator: Masih Ada Masyarakat yang Nilai Kasus BTS Johnny Plate Bermuatan Politis

Kepercayaan publik terhadap partai politik menjadi yang paling rendah di antara lembaga lainnya.

Burhanuddin menyampaikan hanya 6,6 persen masyarakat yang sangat percaya terhadap partai politik, sedangkan yang cukup percaya 58,7 persen dan kurang percaya 29,5 persen.

"Meskipun dibanding sebelumnya ada peningkatan, tetapi masih rendah," imbuh dia.

Kendati begitu, Burhanuddin menjelaskan bahwa perolehan kepercayaan publik terhadap DPR dan partai politik saat ini mengalami peningkatan.

Selain itu, angka saat ini juga jauh lebih tinggi dibandingkan pada September 2017 di mana partai politik pernah memiliki tingkat kepercayaan publik hanya mencapai 39,2 persen.

Baca juga: Survei Indikator Sebut Mayoritas Responden Menilai Pemberantasan Korupsi di Indonesia Sudah Baik

"Sekarang PR partai politik, DPR adalah bagaimana meningkatkan trustnya, minimal di atas 70 ya," tutur Burhanuddin.

Ia lantas menganalogikan DPR maupun partai politik layaknya mahasiswa dan publik adalah dosennya.

Maka, dosen atau rakyat akan menilai kerja-kerja mahasiswanya atau DPR maupun parpol.

Hal itu disampaikan Burhanuddin karena melihat adanya sejumlah dosen yang hadir dalam pemaparan survei.

"Kalau 60-an itu di kampus itu nilainya masih C ya, jadi minimal 70 biar dapat B," kata Burhanuddin seraya tertawa.

Sebagai informasi, survei Indikator Politik Indonesia ini dilakukan pada 20-24 Juni 2023.

Baca juga: Ini 4 Provinsi dengan Jumlah Pemilih Tertinggi dan Terendah pada Pemilu 2024

Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Dalam survei ini jumlah sampel sebanyak 1.220 orang.

Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.220 orang memiliki toleransi kesalahan atau margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com