Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pro Kontra Marketplace Guru

Kompas.com - 29/06/2023, 00:30 WIB
Tari Oktaviani,
Nibras Nada Nailufar

Tim Redaksi

Sumber Kompas.com

KOMPAS.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek), Nadiem Makarim mengaku sedang menyiapkan platform semacam 'marketplace guru'.

Platform itu akan diimplementasikan pada 2024 yang nantinya menjadi basis data, agar semua sekolah bisa mengakses calon guru untuk mengajar di sekolah.

Namun wacana marketplace guru ini menuai pro dan kontra. Berikut rangkumannya:

Pro

Perekrutan guru lebih terstruktur dan terorganisir

Dalam marketplace guru, ada database yang baik terkait kondisi masing-masing sekolah. Sehingga kebutuhan guru akan terpenuhi dengan marketplace guru ini.

Baca juga: Apa Itu Marketplace Guru yang Jadi Solusi untuk Penuhi Kebutuhan Tenaga Pendidik?

Marketplace guru diyakini bisa meningkatkan kualitas guru di sekolah karena sekolah sendiri yang menentukan sesuai kriteria yang diinginkan.

Mengurangi masalah honorer

Para guru diyakini terbantu lebih mudah karena tidak perlu menunggu lama pengangkatan guru mengingat sekolah bisa langsung memilih guru yang sesuai kriteria di marketplace.

Marketplace bisa memberikan kesempatan bagi semua guru yang ada di manapun termasuk di pelosok daerah.

Baca juga: Penjelasan Marketplace Guru dari Kemendikbud Ristek dan Tujuannya

Lebih fleksibel

Para guru bisa bebas bekerja mengajar di manapun dan bisa menjangkau luas karena tidak terpaku dengan daerahnya saja.

Calon guru bisa mendaftar dan memilih lokasi mengajar tanpa harus menunggu lagi proses perekrutan guru secara terpusat.

Selain itu, formasi guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diberikan kepada pemerintah pusat.

 

Baca juga: Marketplace Guru

Kontra

  • Dikhawatirkan menciderai martabat guru menjadi tidak terhormat karena seperti barang dagangan.
  • Dikhawatirkan para guru kesulitan mengakses platform marketplace guru.
  • Dikhawatirkan mengurangi kesejahteraan guru karena tidak mendapat gaji dan tunjangan setara PNS atau PPPK. 
  • Menimbulkan ketidakseimbangan populasi guru di sejumlah daerah. 
  • Marketplace guru bisa menimbulkan pemecatan atau pergantian guru sewaktu-waktu.
  • Dikhawatirkan terjadinya nepotisme terhadap guru. 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] TWK KPK Diduga untuk Gagalkan Penangkapan Harun Masiku | Yusril Bantah Copot Afriansyah Noor

[POPULER NASIONAL] TWK KPK Diduga untuk Gagalkan Penangkapan Harun Masiku | Yusril Bantah Copot Afriansyah Noor

Nasional
Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Nasional
Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Nasional
KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

Nasional
Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-'reshuffle' Kapan Pun

Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-"reshuffle" Kapan Pun

Nasional
Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Nasional
Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com