Birokrasi KPK Dinilai Wajib Dirombak Buat Tekan Pelanggaran Internal

JAKARTA, KOMPAS.com - Sistem birokrasi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai sebaiknya dikembalikan seperti semula guna menekan tingkat pelanggaran di internal.

Selain itu, sistem birokrasi KPK sebelumbya juga melibatkan peran masyarakat buat mengawasi kinerja lembaga itu demi keterbukaan dan akuntabilitas.

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai sistem birokrasi yang diterapkan di KPK saat ini kurang tepat.

Perubahan itu terjadi setelah pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat melakukan revisi terhadap undang-undang lembaga itu dan menempatkannya di ranah eksekutif.

Baca juga: Pegawai KPK Diduga Tilap Uang Rp 550 Juta, IM57+: Harus Dipecat dan Dipidanakan!

"Yang salah sistem dan birokrasi yang dikembangkan. KPK harus dikembalikan pada sistem organisasi lama seperti lembaga swadaya masyarakat sehingga setiap orang bisa mengawasi yang lainnya," kata Fickar saat dihubungi pada Rabu (28/6/2023).

Selain itu, Fickar juga tetap tidak sepakat dengan status KPK saat ini berada di ranah eksekutif. Menurut dia seharusnya lembaga antikorupsi itu benar-benar berada di ranah yudikatif atau penegak hukum supaya tidak dicampuri dengan kepentingan politik dan kekuasaan.

"KPK harus menjadi lembaga independen kembali seperti semula, tidak ditempatkan pada jenis kekuasaan manapun, apalagi bagian dari eksekutif, ya pasti rusak," ujar Fickar.

Fickar juga menilai proses rekrutmen pimpinan dan pegawai di KPK harus diperketat, dan sebaiknya tidak lagi memilih komisioner dari kalangan birokrat atau aparatur sipil negara seperti pegawai negeri sipil, jaksa, polisi, atau hakim.

Baca juga: KPK Akan Serahkan Kasus Pidana Pelecehan Seksual Petugas Rutan ke Penegak Hukum Lain

"Komisioner harus benar-benar bukan berasal dari golongan profesi birokrasi, termasuk bekas hakim. Jadi harus murni dari masyarakat yang tidak pernah punya kepentingan pada jaringan atau bekas jaringannya. Jadi bisa benar-benar independen," papar Fickar.

Sebelumnya diberitakan, KPK membebastugaskan puluhan pegawai yang terlibat dugaan suap atau pemerasan terhadap tahanan.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, kasus suap atau pemerasan di Rutan KPK merupakan kolusi.

Para tersangka korupsi yang ditahan menginginkan keleluasaan yang lebih melalui suap.

Baca juga: KPK Bakal Serahkan Kasus Pungli dan Pegawai Tilap Anggaran ke Penegak Hukum Lain Nantinya

Ia mencontohkan, mereka perlu berkomunikasi dengan pihak keluarga lebih leluasa atau makanan yang diinginkan.

“Itu yang kemudian mereka manfaatkan. Jadi kolusi sebenarnya,” ujar dia.

Kasus pungli di rutan KPK terungkap saat lembaga itu memproses laporan dugaan pelanggaran etik.