Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Jokowi Tawari Eksil Korban Peristiwa 1965 untuk Kembali Jadi WNI...

Kompas.com - 27/06/2023, 14:56 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Dian Erika Nugraheny,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

Mendengar penjelasan Sudaryanto dan Suryo, Jokowi menegaskan apabila keduanya ingin menjadi WNI kembali maka akan diterima dengan gembira.

Sebab, hal itu sebagai penegasan bahwa Indonesia melindungi warganya.

"Jika ingin kembali jadi WNI, saya gembira dan kita semua, saya kira gembira. Untuk menunjukkan bahwa memang negara ini melindungi warganya. Bapak terima kasih, silakan kembali," ujar Jokowi sambil mempersilakan keduanya duduk kembali.

Paspor dicabut pasca peristiwa 1965

Adapun sebelum menawari Suryo dan Sudaryanto untuk kembali menjadi WNI, Presiden Jokowi sempat berdialog dengan keduanya.

Presiden meminta mereka menceritakan mengapa sampai bisa menjadi WNA, padahal sebelumnya merupakan WNI yang lahir di Indonesia.

Suryo yang memberikan penjelasan pertama. Saat peristiwa 1965, dia berusia 22 tahun dan menjadi mahasiswa Indonesia yang kuliah di Ceko.

Di sana, Suryo mengambil jurusan ekonomi yang dibiayai dari beasiswa pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) pada saat itu.

"Saya sekolah di Sekolah Tinggi Ekonomi di Ceko atas beasiswa dari negara. Dengan perjanjian bahwa nanti setelah kita lulus harus bekerja untuk negara paling tidak selama tiga tahun," kata Suryo kepada Jokowi.

Baca juga: Kisah Para Eksil 1965, Dibuang Negara dan Dicabut Kewarganegaraannya

Saat Suryo sedang menempuh pendidikan, meletuslah peristiwa 1965.

Dia kemudian tak bisa kembali ke Indonesia lantaran paspornya dicabut.

Penyebabnya, Suryo enggan meneken surat pernyataan dukungan atas pemerintahan baru saat itu.

Sebab, menurut Suryo, dia tidak percaya informasi yang diterimanya bahwa penyebab peristiwa 1965 adalah kudeta yang melibatkan Presiden RI saat itu, Sukarno.

"Apa yang kita terima bahwa kudeta itu didalangi oleh Bung Karno dan buat saya pribadi itu sangat tidak masuk akal sebab Bung Karno waktu itu sudah menjadi Presiden dengan dukungan yang kuat," ungkap Suryo.

"Saya tidak bisa kembali karena dicabut paspor saya dan 16 teman-teman di PPI Ceko. Dicabut semua karena tidak mau menandatangani persetujuan atas terbentuknya pemerintahan yang baru," ujar pria yang akan berusia 80 tahun pada akhir 2023 nanti.

Tak diakui Indonesia, berprestasi di Rusia

Sama halnya dengan Suryo, Sudaryanto juga sedang menempuh pendidikan ketika peristiwa 1965 terjadi.

Halaman:


Terkini Lainnya

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com