Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Minta Kadernya Laporkan DPC, DPD, dan DPP yang Tak Bekerja Turun ke Bawah

Kompas.com - 24/06/2023, 16:18 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri meminta para kadernya melapor jika ada pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang tak bekerja memenangi Pemilu 2024 dengan turun ke bawah untuk menyapa masyarakat.

Hal itu disampaikannya saat perayaan puncak Bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (24/6/2023).

“Kalau ada DPC yang enggak mau kerja kasih tahu Ibu ya. Masa maunya duduk saja di kursi. Kalau DPD juga sama, DPP lebih sama juga,” ujar Megawati di depan ribuan kadernya.

Baca juga: Puan Ajak Semua Kader Kerja Keras Menangkan PDI-P dan Ganjar

Menurut dia, pemenangan Pemilu 2024 dimulai dari kerja kader di lapisan paling bawah, yaitu anak ranting. Megawati pun mendorong kader anak ranting PDI-P tak berkecil hati.

“Anak ranting itu apa? Kalau namanya panah, maka dia adalah senjatanya yang masuk duluan,” ucap dia.

“Jadi jangan mikir, ’Kita kecil, Bu, anak ranting aja,’ Kalau tidak ada anak ranting, tidak ada ranting. Kalau tidak ada ranting, tidak ada PAC (pengurus anak cabang), begitu juga PAC mendukung yang namanya DPC,” paparnya.

Baca juga: Demokrat Sebut SBY Sudah Lama Ingin Rekonsiliasi dengan Megawati

Terakhir, Megawati menekankan bahwa kelanjutan pembangunan Indonesia hanya bisa diwujudkan jika presiden baru melanjutkan program Presiden Joko Widodo.

Ia menuturkan bahwa bakal calon presiden (bacapres) PDI-P, Ganjar Pranowo, bakal meneruskan program Jokowi.

“Pak Ganjar Pranowo akan terus berjuang bersama Presiden Jokowi di dalam mendayagunakan bonus demografi bagi percepatan pembangunan bangsa,” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com