Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Kabupaten/Kota dan PPLN Tetapkan DPT Pemilu 2024

Kompas.com - 22/06/2023, 12:06 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari menyatakan, KPU di tingkat kabupaten/kota dan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) telah menyelesaikan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024.

"Tanggal 20 dan 21 Juni 2023 kemarin, KPU kabupaten/kota seluruh Indonesia yang di 514 kabupaten/kota dan 128 PPLN itu telah menetapkan daftar pemilih tetap untuk Pemilu 2024," kata Hasyim di kantor KPU, Jakarta, Kamis (22/6/2023).

Hasyim menuturkan, setelah ini, akan dilakukan rekapitulasi secara berjenjang di tingkat provinsi lalu diikuti oleh tingkat pusat.

Baca juga: Bawaslu Temukan Dugaan Pelanggaran KPU di Kaltim, Partai Garuda Bisa Tambah Caleg di Luar Jadwal

Rekapitulasi di tingkat pusat akan dilakukan oleh KPU pusat pada 2-4 Juli 2024 mendatang.

"Pada tanggal 2-4 Juli akan dilakukan rekapitulasi daftar pemilih secara nasional, itu termasuk merekapitulasi pemilih yang di luar negeri untuk tingkat nasional," kata Hasyim.

Dalam kesempatan ini, Hasyim juga merespons klaim Perkumpulan Warga Negara untuk Pemilu Jurdil yang menyebut terdapat 52 juta data aneh dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2024.

Hasyim menuturkan, temuan yang dikalim oleh perkumpulan tersebut sifatnya rekapitulasi, padahal KPU pusat belum menerima data detil soal DPS.

Baca juga: Penghapusan Ribuan Honorer KPU-Bawaslu Berpotensi Ancam Kualitas Pemilu 2024

Data detil yang dimaksud antara lain misalkan soal adanya pemilih yang hanya memiliki nama dengan satu huruf dan sebagainya.

"Itu sampai sekarang kami juga belum pernah mendapatkan informasi tersebut dari pihak yang menyatakan itu dalam konferensi pers beberapa waktu yang lalu," ujar Hasyim.

Ia pun meminta pihak-pihak yang mengaku telah menganalisis data pemilih agar membahasnya bersama-sama KPU dan pihak terkait.

Baca juga: Pemerintah Diharapkan Tunda Penghapusan Honorer KPU-Bawaslu hingga Pemilu 2024 Beres

"Nanti kita undang Bawaslu, kita undang partai poltiik, kita undang pemerintah supaya kita bisa duduk bersama-sama memperhatikan apa yang menjadi catatan dan kemudian kita klarifikasi bersama-sama," ujar Hasyim.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dilaporkan Nurul Ghufron Ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Dilaporkan Nurul Ghufron Ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Nasional
Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Nasional
Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Nasional
26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Nasional
Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Nasional
Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Nasional
Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis Saat Kunjungi Tahura Bali

Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis Saat Kunjungi Tahura Bali

Nasional
Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Nasional
Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nasional
Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

Nasional
Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

Nasional
Hari Ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Hari Ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Nasional
Jokowi: Butuh 56 Bangunan Penahan Lahar Dingin Gunung Marapi, Saat Ini Baru Ada 2

Jokowi: Butuh 56 Bangunan Penahan Lahar Dingin Gunung Marapi, Saat Ini Baru Ada 2

Nasional
Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 Bersandar di Jakarta, Prajurit Marinir Berjaga

Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 Bersandar di Jakarta, Prajurit Marinir Berjaga

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com