Percepat Pelayanan Publik, Wapres Luncurkan MPP Digital yang Akan Diterapkan di 21 Kota/Kabupaten

MPP Digital juga menggunakan teknologi face recognition (FR) untuk verifikasi user yang terintegrasi juga dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Baca juga: Menteri PANRB: Adanya Tunjangan Kinerja Membuat PNS Makin Boros

Pada tahap awal, MPP Digital melayani layanan administrasi kependudukan dan perizinan tenaga kesehatan.

“Ke depan ini tentu dilengkapi berbagai layanan lain. Saat ini tim sedang berkoordinasi dengan berbagai kementerian/lembaga, termasuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk integrasi layanan. Dengan begitu, rakyat tidak terpisah-pisah dalam mengakses layanan pemerintah,” ujar Anas.

Adapun MPP Digital telah beroperasi di 21 daerah, yakni di 6 kabupaten/kota di Pulau Sumatera, 11 kabupaten/kota di Pulau Jawa, 3 kabupaten/kota di Pulau Kalimantan, dan 1 kabupaten di Pulau Sulawesi.

Kabupaten yang menjadi tahap awal MPP Digital, yakni Banyuwangi, Banyumas, Brebes, Grobogan, Hulu Sungai Selatan, Kotawaringin, Magetan, Musi Rawas, Sragen, Tuban.

Kemudian, kota yang menjadi tahap awal MPP Digital, yakni Kota Banda Aceh, Batam, Bukittinggi, Kendari, Magelang, Metro, Mojokerto, Samarinda, Surakarta, Tanjung Pinang, dan Yogyakarta.

Baca juga: Kementerian PANRB: ASN yang Dipindah ke IKN Memang Dicari yang Muda

Integrasi dan pemaduan layanan digital

Lebih lanjut, Anas mengatakan, selain MPP Digital pihaknya mengembangkan proses integrasi dan pemaduan layanan digital secara paralel dimulai dari tiga kluster kementerian koordinator, sesuai skema Arsitektur SPBE yang telah diinstruksikan Presiden Jokowi.

Dia menyebutkan, integrasi dan keterpaduan layanan digital utu telah dilakukan di begitu banyak negara yang memiliki e-Government Development Index (EGDI) tinggi.

“Ada misalnya di satu negara, dari ribuan web dan aplikasi layanan digital bisa diintegrasikan ke satu portal yang melayani ribuan layanan,” ungkapnya.

Anas menyebutkan, layanan di negara-negara tersebut berubah dari sebelumnya ada ratusan skema login menjadi satu login yang praktis melalui identitas digital.

“Kerja besar ini yang akan dimulai sesuai arahan presiden dan wapres,” papar Anas.

Perlu diketahui, acara Soft Launching MPP Digital Nasional turut dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi; Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya dan Pratama Kementerian PANRB.

Baca juga: Menteri PANRB Lapor ke Jokowi Ada Instansi Minta Nilai Reformasi Birokrasi Dinaikkan demi Mengejar Tunjangan Kinerja

Hadir pula perwakilan Project Manager Officer MPP Digital yang terdiri dari Kemendag, Kemenkes, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Lembaga National Single Window (LNSW), Bank Mandiri, Telkom Indonesia, dan Perum Peruri, serta wali kota dan bupati dari 21 daerah yang menjadi lokus percontohan MPP Digital.