Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Bakal Setop Ekspor Tembaga Mentah jika Dua Proyek Smelter Ini Tuntas

Kompas.com - 20/06/2023, 18:33 WIB
Ardito Ramadhan,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyatakan, Indonesia bakal berhenti mengekspor tembaga bila pembangunan smelter milik PT Amman Mineral Nusa Tenggara dan PT Freeport Indonesia sudah rampung.

Sebab, dengan beroperasinya dua smelter tersebut, Indonesia akan mampu mengolah tembaga mentah menjadi barang jadi maupun setengah jadi di dalam negeri.

"Kalau dua perusahaan besar ini selesai smelter-nya, artinya kita tidak ekspor lagi bahan mentah tembaga," kata Jokowi saat meresmikan ground breaking pabrik foil tembaga milik PT Hailiang Nova Material Indonesia di Gresik, Selasa (20/6/2023), dikutip dari YouTube Sekretariat Preside

Pada hari ini, Jokowi menyambangi proyek dua smelter tersebut yang masing-masing terletak di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Gresik, Jawa Timur.

Baca juga: Jokowi Cek Proyek Smelter PT AMNT di NTB, Yakin Rampung pada 2024

Jokowi mengungkapkan, pembangunan smelter PT AMNT sudah mencapai 51 persen dan ia optimistis bakal rampung pada Mei 2024.

Sementara, proyek smelter Freeport sudah 72 persen selesai dan diharapkan tuntas pada Mei 2024.

"Saya datang hanya untuk memastikan bahwa smelter yang dibangun itu betul-betul terbangun dan ada progresnya," kata Jokowi.

Jokowi menuturkan, dua smelter tembaga ini nantinya mesti diintegrasikan dengan smelter komoditas lainnya yang tersebar di berbagai daerah.

Baca juga: Jokowi Sebut Ekspor Tembaga Mentah Akan Dihentikan Tahun Ini

Ia mencontohkan, ada smelter nikel di Sulawesi, bauksit di Bintan dan Kalimantan Barat, dan timah di Bangka Belitung.

Jika semua diintegrasikan, kata Jokowi, maka Indonesia bisa memproduksi baterai kendaraann lsitrik bahkan kendaraan listriknya.

"Jadi ke depan kita memiliki daya saing di situ, competitiveness kita ada di situ, itulah yang kita gunakan sebagai pijakan. Smelter ini adalah pijakan pondasi untuk kita menjadi megara maju," ujar Jokowi.

Di samping itu, ia mengakui bahwa hilirisasi industri yang dilakukan pemerintah saat ini merupakan isu ekonomi yang bisa saja dihentikan di tengah jalan bila dinilai tidak menguntungkan.

Oleh sebab itu, Jokowi berpesan agar pemimpin Indonesia berikutnya dapat memahami manfaat hilirisasi industri yang menurutnya bisa membawa negara ini menjadi negara maju.

"Kalau visi itu, kepemimpinan nasional kita tahu, itu akan lebih memudahkan, melancarkan, perusahaan-perusahaan ini untuk bergerak bersama-sama terintegrasi menjadi barang yang semua negara bergantung pada kita," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com