Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fungsi Satelit Satria-1 Tak Terpengaruh Kasus BTS 4G, Mahfud: Ini Proyek Tersendiri

Kompas.com - 19/06/2023, 15:17 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Aryo Putranto Saptohutomo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD menyatakan Sateli Republik Indonesia-1 (Satria-1) akan tetap berfungsi sesuai tujuan, karena merupakan proyek terpisah dari pengadaan base transceiver station (BTS) 4G yang tengah disidik oleh Kejaksaan Agung terkait perkara dugaan korupsi.

"Ini merupakan proyek tersendiri untuk memberikan layanan publik di daerah tertinggal, terdepan, dan terpencil," kata Mahfud dalam keterangan pers di Jakarta usai peluncuran Satria-1, Senin (19/6/2023).

Mahfud mengatakan, Satria-1 merupakan satelit internet yang layanannya didekasikan untuk pelayanan publik khusus wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Nantinya layanan internet Satria-1 bakal digunakan untuk menunjang kegiatan di sekolah, rumah sakit, kantor-kantor pemerintah, serta pos TNI dan Polri untuk daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.

Baca juga: Satria-1 Diluncurkan dari Florida, Mahfud: Untuk Meratakan Akses Internet di Tanah Air

Pernyataan yang disampaikan Mahfud merupakan bantahan terhadap pendapat yang menyebut Satria-1 tidak bisa digunakan karena proyek BTS 4G terindikasi korupsi.

"Sekali lagi saya tegaskan ini tidak ada hubungannya dengan kasus BTS 4G," ucap Mahfud.

Peluncuran Satria-1 dilakukan dari Pusat Antariksa Kennedy di Tanjung Canaveral, Florida, Amerika Serikat, pada pukul 18.21 waktu setempat, atau pukul 05.21 waktu Indonesia.

Pelaksana Tugas Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo Arief Tri Hardiyanto, mengharapkan agar Satria-1 akan menempati orbit dan beroperasi dengan baik.

Baca juga: Akses Satelit Satria-1 Dikhususkan buat Pelayanan Publik di Wilayah 3T


Dia mengatakan, satelit Satria-1 akan bergerak menempati orbit pada 146 derajat Bujur Timur yang berada di atas langit Papua.

"Semoga seluruh tahapan berjalan lancar hingga nanti bisa menempati orbit pada bulan November 2023,” kata Arief dikutip dari keterangan pers, Senin.

Arief melanjutkan, selama perjalanan menuju orbit itu diharapkan satelit Satria-1 dalam kondisi baik hingga masa uji coba sebelum digunakan secara menyeluruh.

Dia menyampaikan, kondisi satelit akan terus dipantau oleh produsennya yang berada di Prancis, Thales Alenia Space, untuk memastikan seluruh perangkat bisa berfungsi dengan baik.

Baca juga: Satria-1 Meluncur, Mahfud MD: Satelit Internet Pertama Milik Indonesia

"Mudah-mudahan semua perangkat yang ada di Satria-1 dapat bekerja dengan baik solar cell dan antenanya. Dan bisa terkendali dari stasiun bumi," ucap Arief.

Satria-1 ditargetkan beroperasi penuh mulai Januari 2024.

Satelit itu merupakan satelit multifungsi pertama milik pemerintah dengan kapasitas terbesar di Asia.

Sedangkan proyek pengadaan BTS 4G juga dilakukan oleh BAKTI Kemenkominfo. Dugaan korupsi dalam proyek itu menyeret mantan Menkominfo, Johnny Gerard Plate, dan tengah diusut oleh Kejaksaan Agung.

Baca juga: Luncurkan Satelit Satria-1, Kemenkominfo Harap Bisa Dukung Akselerasi Transformasi Digital Nasional

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menyerahkan hasil perhitungan kerugian negara dalam kasus korupsi proyek BTS 4G Kominfo ke Kejaksaan Agung. Berdasarkan perhitungan BPKP, total kerugian negara sebesar Rp 8,032 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com