KILAS

BrandzView
Konten ini merupakan kerja sama Kompas.com dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Angka Stunting Jateng Tinggi, Gus Muhaimin: Naikkan Dana Desa Jadi Rp 5 Miliar

Kompas.com - 18/06/2023, 14:06 WIB
Tim Konten,
Aditya Mulyawan

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2022, persentase tengkes atau stunting di Provinsi Jawa Tengah masih tergolong tinggi, yakni 21,6 persen.

Hal tersebut ia paparkan dalam Sosialisasi bertajuk “5 Miliar Dana Desa: Penguatan Posyandu Menurunkan Stunting di Desa”, di Desa Rengaspendawa, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, pada Minggu (18/6/2023).

Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda Direktorat Jenderal (Dirjen) Pembangunan Desa dan Perdesaan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

“Kasus stunting tertinggi Jawa Tengah juga terjadi di Kabupaten Brebes, sebesar 29,1 persen. Ini perlu menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan di Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Brebes,” ujar pria yang akrab disapa Gus Imin melalui keterangan pers yang diterima Kompas.com, Minggu.

Sejalan dengan data BPS, Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga menemukan bahwa prevalensi balita stunting di Jawa Tengah mencapai 20,8 persen pada 2022. Provinsi Jawa Tengah sendiri telah menempati peringkat ke-20 tertinggi secara nasional.

“Di Jawa Tengah, terdapat 18 kabupaten/kota dengan prevalensi balita stunting di atas rata-rata angka provinsi. Angka prevalensi balita stunting di Kabupaten Brebes juga naik 2,8 poin, yakni mencapai 29,1 persen dari hasil SSGI pada tahun sebelumnya sebesar 26,3 persen,” tegasnya.

Melihat bahaya laten ini, Gus Imin setuju jika Dana Desa dinaikkan menjadi Rp 5 miliar. Dengan meningkatnya Dana Desa, maka kegiatan Posyandu bisa semakin berkembang, khususnya pembangunan fasilitas kesehatan desa untuk penanganan stunting dan kesehatan masyarakat.

“Dana Desa harus naik menjadi Rp 5 miliar tiap desa. Dana ini bisa dimanfaatkan untuk program makanan tambahan kepada ibu hamil dan anak dibawah umur 2 tahun, pemberdayaan posyandu perempuan, hingga membangun fasilitas desa untuk penanganan stunting dan kesehatan warga,” jelas Gus Imin.

Hingga saat ini, pemanfaaatan dana desa untuk kegiatan pendukung upaya pencegahan stunting selama periode 2015-2022 di Jawa Tengah meliputi pembangunan 42.300 posyandu, 1,5 juta unit prasarana air bersih, 444.000 unit mandi, cuci, kakus (MCK), serta  14.400 unit poliklinik desa (polindes).

Selain itu, telah dibangun juga 45,8 juta meter drainase, 66.700 kegiatan pendidikan anak usia dini (PAUD), 76.600 unit sumur, dan 29.000 unit sarana olah raga.

“Pemanfaatan dana saat ini menunjukkan bahwa desa mampu berkontribusi untuk penanganan stunting dari Dana Desa yang saat ini rata-rata Rp 1 miliar per desa. Harapannya, tambahan dana ini dapat menekan angka stunting lebih cepat,” tandasnya.

 

 


Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com