Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peluang Sandiaga Jadi Cawapres Ganjar Dinilai Tipis, Terganjal Restu Megawati

Kompas.com - 16/06/2023, 18:09 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peluang Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno untuk berduet dengan Ganjar Pranowo di panggung Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 dinilai tipis.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menduga, upaya Sandiaga untuk menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar bakal terhalang restu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

“Soal peluang Sandiaga Uno menjadi cawapresnya Ganjar itu peluangnya masih fifty-fifty, tapi lebih cenderung sangat berat, sangat sulit,” kata Ujang kepada Kompas.com, Jumat (16/6/2023).

Baca juga: PPP Gelar Rapimnas Hari Ini, Bahas Tugas yang Akan Diberikan ke Sandiaga Uno

Memang, kata Ujang, Sandi punya modal elektabilitas yang terbilang lumayan di bursa cawapres. Sebagai salah seorang pejabat terkaya di Indonesia, Mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) itu juga memiliki sumber dana mumpuni.

Pun, saat ini Sandi bernaung di Partai Persatuan Pembangunan (PPP), partai yang telah mendeklarasikan dukungan buat Ganjar.

Namun, Ujang yakin, PDI-P punya banyak pertimbangan dalam menentukan cawapres pendamping Ganjar. Selain soal elektabilitas dan kesamaan visi-misi, Megawati diprediksi akan memilih sosok yang tak akan “mengganggu” langkah partainya ke depan.

Dalam hal ini, Mega mungkin memilih figur yang bersedia tunduk terhadap partai banteng sehingga sosok tersebut tidak akan mengancam eksistensi PDI-P pada pemilu periode selanjutnya.

Baca juga: Sekjen PDI-P Sebut PPP Sudah Usulkan Sandiaga Uno Jadi Bakal Cawapres Ganjar

“Karena nanti cawapres pendamping Ganjar itu seandainya menang, dia akan kuat. Kalau cawapresnya kuat lalu mengganggu PDI-P, itu kan repot kalau punya hasrat untuk maju jadi capres 2029. Itu yang berbahaya,” ujar Ujang.

Dalam hal ini, menurut Ujang, Sandiaga kurang memenuhi kriteria. Sebab, rekam jejak politisi PDI-P itu terbilang gesit.

Sandi baru bergabung dengan Gerindra pada tahun 2015. Namun, belum genap dua tahun berpolitik, dia maju sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Anies Baswedan pada Pilkada 2017.

Keduanya pun berhasil memenangkan pertarungan dan duduk sebagai DKI-1 dan DKI-2.

Namun, baru sepuluh bulan menjabat, Sandi mundur lantaran mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada Pemilu 2019, berpasangan dengan Prabowo Subianto.

Meski akhirnya kalah suara dari Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Sandi tetap mendapat kursi di pemerintahan sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Delapan tahun bernaung di Gerindra, Sandi memutuskan untuk hengkang dan berlabuh ke PPP. Manuver ini disebut-sebut sebagai upaya Sandiaga untuk mendapat tiket cawapres pendamping Ganjar.

Menurut Ujang, ini menunjukkan kelincahan Sandiaga dalam berpolitik. Jejak tersebut bisa jadi mengancam keamanan PDI-P pada Pemilu 2029.

Halaman:


Terkini Lainnya

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com