KPK Sebut Penyelidikan Dugaan Korupsi di Kementan Sudah sejak Awal 2023

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) KPK Ali Fikri membantah tudingan penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan tokoh tertentu.

Adapun penyelidikan dugaan korupsi di Kementan sudah berlangsung sejak lama, yaitu awal 2023.

“Penyelidikan sudah lama. Sejak awal 2023,” kata Ali kepada wartawan, Kamis (15/6/2023).

Baca juga: KPK Tegaskan Penyelidikan Dugaan Korupsi di Kementan Tak Terkait Politik

Ali mengatakan, jauh sebelum pihaknya menggelar penyelidikan terhadap kasus ini, KPK telah melalui proses panjang di bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas).

KPK menyatakan penyelidikan dugaan korupsi di Kementan berawal dari laporan masyarakat.

“Sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat,” ujar Ali.

Dia menambahkan, penanganan kasus ini tidak terkait politik. Dasar KPK menangani kasus ini adalah kecukupan alat bukti.

“Setiap penetapan tersangka oleh KPK kami pastikan karena atas dasar kecukupan alat bukti,” kata Ali.

Ali menambahkan, KPK menyadari bahwa pada tahun politik atau menjelang Pemilu 2024, kerja-kerja lembaga antirasuah akan selalu dituding terkait politik. Pihaknya pun memaklumi karena situasi menjelang tahun politik tersebut. Namun, KPK menyatakan tidak akan terpengaruh dengan pandangan-pandangan miring itu.

“Tapi kami pun harus ingatkan, stop narasi berbasis asumsi tersebut,” ujarnya.

Baca juga: KPK Minta Keterangan Sejumlah Pihak Terkait Kasus Dugaan Korupsi di Kementan

Sebelumnya, KPK menyatakan tengah menyelidiki dugaan korupsi di Kementerian Pertanian.

KPK menyatakan telah meminta keterangan dari sejumlah pihak terkait perkara di kementerian yang dipimpin kader Partai Nasdem, Syahrul Yasin Limpo (SYL) tersebut.

Beberapa waktu kemudian, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana menuding proses hukum itu mentargetkan oposisi.

“Seorang menteri dengan inisial S*L. Tujuannya jelas, mengganggu koalisi KPP (Koalisi Perubahan untuk Persatuan), dan menjegal pencapresan Anies Baswedan,” kata Denny melalui akun twitternya, Rabu (14/6/2023).

Kompas.com telah menghubungi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan bagian Humas Kementerian Pertanian. Namun, hingga berita ini ditulis mereka belum merespons.