Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketum PBNU Anggap "Cawe-cawe" Jokowi sebagai Tanggung Jawab Jaga Stabilitas

Kompas.com - 09/06/2023, 13:11 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf tidak mempermasalahkan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku bakal "cawe-cawe" dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Yahya berpandangan, pernyataan Jokowi bakal "cawe-cawe" itu merupakan bentuk tanggung jawab untuk memelihara stabilitas politik.

"Kita sih tidak melihat soal cawe-cawe-nya ya, ini soal upaya Presiden untuk melaksanakan tanggung jawab memelihara stabilitas," kata Yahya seusai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/6/2023).

Selain itu, Yahya berpendapat bahwa wajar saja Jokowi berbicara soal "cawe-cawe" di depan partai politik pendukungnya.

"Kalau mau dilihat dari sudut lain ya, itu presiden, presiden koalisi. Kalau ngomong dengan partai koalisinya kan wajar saja soal cawe-cawe," ujarnya.

Baca juga: Jokowi-Anwar Ibrahim Kunjungi Pasar, Pedagang Doakan Indonesia-Malaysia Makin Rukun

Yahya juga mengaku tidak membicarakan soal "cawe-cawe" tersebut bertemu dengan Jokowi hari ini.

Ia mengatakan, tidak ada pembicaraan soal politik dalam pertemuannya dengan Jokowi.

"Enggak ada (pembicaraan politik). Endak ada karena saya kira enggak patut. Ini NU, masak ngomong politik tidak pada tempatnya," ujar Yahya.

Yahya mengaku, ia datang ke Istana untuk melaporkan sejumlah agenda besar yang digagas PBNU kepada Jokowi.

Untuk diketahui, Jokowi mengaku bakal "cawe-cawe" demi bangsa dan negara ketika menjamu pemimpin redaksi media massa pada Senin (29/5/2023) lalu.

Sikap Jokowi yang bakal :cawe-cawe" ini lantas memunculkan pro dan kontra di tengah publik.

Baca juga: Bertemu Jokowi di Istana, Ketum PBNU Sebut Tak Bicarakan Politik

Seusai membuka Rapat Kerja Nasional PDI-P pada Selasa (6/6/2023) lalu, Jokowi akhirnya buka suara soal gaduh pengakuan dirinya ikut "cawe-cawe".

Menurut Jokowi, ia wajib "cawe-cawe" dalam transisi kepemimpinan nasional sebagai bentuk tanggung jawab moral sebagai presiden.

Cawe-cawe itu kan sudah saya sampaikan bahwa saya menjadi kewajiban moral, menjadi tanggung jawab moral saya sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional di 2024,” kata Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo itu mengaku tak ingin penyelenggaran pemilihan presiden (Pilpres) 2024 tersandung hambatan.

Baca juga: Saat Jokowi Blusukan Bareng Anwar Ibrahim di Pasar Chow Kit Malaysia

Pasalnya, ia mengatakan, proses transisi kepemimpinan nasional berpotensi memunculkan riak-riak persoalan.

Oleh karenanya, ikut campur yang dimaksud Jokowi untuk memastikan pesta demokrasi berjalan baik.

“Ya harus menjaga agar transisi kepemimpinan nasional serentak pilpres itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada riak-riak yang membahayakan negara bangsa,” ujar Jokowi.

“Masa riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa saya disuruh diam? Kan enggak lah,” katanya lagi menegaskan.

Baca juga: Bertemu Jokowi di Istana, Ketum PBNU Sebut Tak Bicarakan Politik

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com