Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Jokowi di Istana, Ketum PBNU Sebut Tak Bicarakan Politik

Kompas.com - 09/06/2023, 12:21 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (9/6/2023).

Dalam pertemuan itu ditegaskan tak ada pembicaraan mengenai politik.

"Enggak ada (pembicaraan politik). Endak ada, karena saya kira enggak patut. Ini NU, masak ngomong politik tidak pada tempatnya," ujar Yahya usai pertemuan.

Dia kemudian menjelaskan bahwa pertemuan dengan Presiden pada Jumat untuk melaporkan sejumlah agenda besar yang digagas PBNU.

Baca juga: PBNU Tak Akan Dukung Capres Tertentu, Gus Yahya: Wong NU Bukan Parpol

Salah satunya mengenai program keluarga maslahat NU yang diselenggarakan hingga ke tingkat desa.

"Melibatkan keluarga-keluarga dan warga di tingkat desa untuk berbagai bidang kehidupan, berbagai bidang kemasyarakatan sehingga NU bisa hadir secara nyata di dalam memberikan pelayanan kepada warga masyarakat," tutur Yahya.

"Gerakan warga maslahat NU ini kontennya nanti sebagian besar program yang dikerjasamakan dengan berbagai kementerian. Dengan Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kementerian UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN dan lain-lain," jelasnya.

Selain dengan pemerintah, gerakan tersebut juga melibatkan pihak non pemerintah.

Yahya pun mengungkapkan, bahwa pertemuan dengan Jokowi pada Jumat ini sebelumnya didahului permohonan untuk menghadap Presiden.

Baca juga: Survei Litbang Kompas, PDI-P Paling Banyak Dipilih Warga NU

Dia ingin melaporkan mengenai program keluarga maslahat NU dan perkembangan gagasan kegiatan forum dialog antaragama dan antarbudaya untuk kegiatan ASEAN pada September mendatang.

"Untuk itu kami memohon izin kepada Pak Presiden dan beliau memberi izin. Sekarang kami sudah siap segala sesuatunya. Tinggal tadi kami mohon saran tentang waktu pelaksanaannya karena kami juga berharap Pak Presiden bisa membuka dan memberikan pidato kunci dalam forum tersebut," jelas Yahya.

"Alhamdulillah mengenai gerakan keluarga maslahat NU ini Pak Presiden sangat antusias. Beliau bahkan berkenan untuk memberikan dukungan karena ini juga sebetulnya menyangkut kepentingan pemerintah juga karena banyak diantara isi dari kegiatan gerakan keluarga maslahat NU ini merupakan program-program dari kementerian, program-program pemerintah juga," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com