Salin Artikel

Bertemu Jokowi di Istana, Ketum PBNU Sebut Tak Bicarakan Politik

Dalam pertemuan itu ditegaskan tak ada pembicaraan mengenai politik.

"Enggak ada (pembicaraan politik). Endak ada, karena saya kira enggak patut. Ini NU, masak ngomong politik tidak pada tempatnya," ujar Yahya usai pertemuan.

Dia kemudian menjelaskan bahwa pertemuan dengan Presiden pada Jumat untuk melaporkan sejumlah agenda besar yang digagas PBNU.

Salah satunya mengenai program keluarga maslahat NU yang diselenggarakan hingga ke tingkat desa.

"Melibatkan keluarga-keluarga dan warga di tingkat desa untuk berbagai bidang kehidupan, berbagai bidang kemasyarakatan sehingga NU bisa hadir secara nyata di dalam memberikan pelayanan kepada warga masyarakat," tutur Yahya.

"Gerakan warga maslahat NU ini kontennya nanti sebagian besar program yang dikerjasamakan dengan berbagai kementerian. Dengan Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kementerian UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN dan lain-lain," jelasnya.

Selain dengan pemerintah, gerakan tersebut juga melibatkan pihak non pemerintah.

Yahya pun mengungkapkan, bahwa pertemuan dengan Jokowi pada Jumat ini sebelumnya didahului permohonan untuk menghadap Presiden.

Dia ingin melaporkan mengenai program keluarga maslahat NU dan perkembangan gagasan kegiatan forum dialog antaragama dan antarbudaya untuk kegiatan ASEAN pada September mendatang.

"Untuk itu kami memohon izin kepada Pak Presiden dan beliau memberi izin. Sekarang kami sudah siap segala sesuatunya. Tinggal tadi kami mohon saran tentang waktu pelaksanaannya karena kami juga berharap Pak Presiden bisa membuka dan memberikan pidato kunci dalam forum tersebut," jelas Yahya.

"Alhamdulillah mengenai gerakan keluarga maslahat NU ini Pak Presiden sangat antusias. Beliau bahkan berkenan untuk memberikan dukungan karena ini juga sebetulnya menyangkut kepentingan pemerintah juga karena banyak diantara isi dari kegiatan gerakan keluarga maslahat NU ini merupakan program-program dari kementerian, program-program pemerintah juga," tambahnya.

https://nasional.kompas.com/read/2023/06/09/12210781/bertemu-jokowi-di-istana-ketum-pbnu-sebut-tak-bicarakan-politik

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke