Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Anies Tak Pilih AHY Jadi Cawapres, Demokrat Diprediksi Hengkang dari Koalisi Perubahan

Kompas.com - 09/06/2023, 10:39 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Desakan Partai Demokrat mengenai percepatan pengumuman bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan dinilai bermuatan politis.

Upaya itu diduga sebagai ancang-ancang Demokrat hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan seandainya Anies tak menunjuk ketua umum mereka, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai calon RI-2.

“Langkah Demokrat ini sebagai escape plan andai saja Anies memilih sosok lain selain AHY sebagai bakal cawapres, maka Demokrat bisa saja cabut dari Koalisi Perubahan untuk mencari tempat hinggap yang lain, yang tentu saja lebih berprospek untuk AHY,” kata Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi, kepada Kompas.com, Jumat (9/6/2023).

Baca juga: Demokrat Desak Anies soal Cawapres, Nasdem: Terus Terang Saja kalau Bukan AHY Jadi Wakil Mau Mundur

Seandainya deklarasi cawapres dilakukan dalam waktu dekat dan bukan AHY yang dipilih, maka Demokrat masih punya cukup waktu mencari koalisi baru untuk berlabuh, yang dinilai lebih menguntungkan ketimbang Koalisi Perubahan.

Menurut Ari, Demokrat punya kalkulasi politik dan hitung-hitungan, apakah tetap bertahan di poros Koalisi Perubahan, atau bermanuver di tengah terus merosotnya elektabilitas Anies.

“Ibarat di perdagangan saham, Demokrat harus mengambil langkah cepat, apakah akan melepas saham di tengah harga saham yang semakin merosot, ataukah tetap bertahan memiliki saham walau nantinya berpotensi mendatangkan kerugian,” ujar dosen Universitas Indonesia itu.

Baca juga: Demokrat Desak Anies Umumkan Bacawapres, Nasdem: Ini Bukan Cari Wakil Kades

Demokrat pun dinilai mengada-ada atas argumen merosotnya elektabilitas Anies disebabkan karena bakal cawapres yang tak kunjung diumumkan.

Sebab, dua bakal capres lain yang elektabilitasnya mengungguli Anies, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, juga belum mengumumkan calon pendampingnya.

“Terlalu prematur jika ketiadaan nama bakal cawapres saat ini dianggap sebagai penyebab anjloknya elektabilitas Anies,” kata Ari.

Seandainya Demokrat hengkang dari Koalisi Perubahan, lanjut Ari, partai berlambang bintang mercy itu bisa saja bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang digagas Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Memang, jika bergabung dengan poros tersebut, belum tentu juga AHY dipilih jadi cawapres. Namun, setidaknya, dengan elektabilitas yang besar, potensi kemenangan Prabowo jauh lebih tinggi ketimbang Anies.

Dengan demikian, keuntungan politik yang ditawarkan kubu Gerindra pun lebih menjanjikan.

“Demokrat paham betul, privilese politik yang demikian besar dari Demokrat diserahkan ke Koalisi Perubahan, tapi tanpa akomodasi politik yang jelas untuk AHY,” tutur Ari.

Sebagaimana diketahui, Demokrat mendesak Koalisi Perubahan untuk Persatuan agar segera mendeklarasikan cawapres Anies, setidaknya Juni 2023.

Elektabilitas Anies yang terus menurun dinilai sebagai akibat dari belum diumumkannya nama cawapres. Selain itu, menurut Demokrat, hari pemungutan suara Pemilu 2024 kian dekat.

Baca juga: PDI-P Ungkap Asal-usul Masuknya AHY Jadi Kandidat Cawapres Ganjar

Namun demikian, gagasan tersebut ditolak Nasdem, sesama anggota Koalisi Perubahan. Partai besutan Surya Paloh itu meminta Demokrat tak menekan-nekan soal deklarasi cawapres.

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengingatkan, salah satu poin piagam kerja sama pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan memberi mandat pada Anies selaku bakal capres untuk memilih bakal cawapresnya sesuai lima kriteria yang telah ditentukan.

“Saya berharap semua parpol itu konsisten dengan pernyataannya, karena Anies ini sedang tidak mencari wakil kepala desa, tapi mencari wakil presiden,” kata Ali pada Kompas.com, Kamis (8/6/2023).

Bersamaan dengan itu, Ali mempertanyakan sikap Demokrat yang ia nilai tak konsisten. Di satu sisi, Demokrat mendesak percepatan deklarasi cawapres.

Baca juga: AHY Masuk Radar Cawapres Ganjar, PDI-P: Spontanitas Mbak Puan

Namun, di sisi lain, partai bintang mercy tersebut tak pernah mengangkat Anies dalam baliho atau materi sosialisasinya.

Ali bahkan menuding desakan ini sebagai ancaman dari Demokrat yang hendak hengkang dari Koalisi Perubahan jika AHY tak dipilih jadi calon pendamping Anies.

“Sebenarnya berterus terang saja, kalau bukan AHY jadi wakil, mau mundur. Bilang saja begitu,” tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com