Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Sebut Nama-nama Cawapres Ganjar yang Sudah Beredar Belum Final

Kompas.com - 07/06/2023, 21:20 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah menuturkan bahwa nama-nama kandidat bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo masih belum final.

Semua nama yang sudah beredar, jelas Basarah, bakal dikerucutkan menjadi satu nama. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri juga turut andil dalam proses penggodogan dan pengerucutan nama-nama itu.

"Sekali lagi, nama-nama itu masih sangat cair, dan akan dipikirkan, direnungkan lebih jauh oleh Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Basarah dalam jumpa pers di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ketiga PDI-P, Rabu (7/6/2023).

Baca juga: Menteri Basuki Tak Mau Jadi Cawapres Ganjar Pranowo

Selain Megawati, lanjut Basarah, nama-nama kandidat bakal cawapres juga akan dibahas bersama ketua umum partai politik peserta kerja sama politik, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ganjar Pranowo.

"Tapi sekali lagi, nama-nama itu muncul dalam suasana kehangatan dan ingin membuat kontestasi Pilpres itu hangat," tambahnya.

Di sisi lain, Basarah kembali mengungkapkan siapa saja nama yang selama ini beredar dalam radar PDI-P sebagai bakal cawapres.

Baca juga: Ganjar Pranowo Ajak PPP Berbagai Tugas Raih Suara di Jawa Barat

Dia menyebut tujuh nama yang pertama kali diungkap oleh Presiden Jokowi usai melaksanakan Shalat Idulfitri bersama Ganjar di Solo, Jawa Tengah beberapa waktu lalu.

"7 nama yang sudah beredar, yang sudah disebut Pak Jokowi pada saat setelah Salat Idulfitri, ada Pak Mahfud MD, Pak Erick Thohir, Pak Sandiaga Uno, Muhaimin Iskandar, Pak Airlangga, Pak Prabowo tersebut," jelasnya.

Wakil Ketua MPR ini kemudian mengatakan bahwa Megawati turut menyebutkan tiga nama tambahan dalam radar cawapres Ganjar.

Namun, Basarah tak memastikan siapa saja tiga nama yang disebut Megawati itu. Hanya, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani sebelumnya sempat menyinggung dua nama.

"Tiga nama yang lain ini bisa saja seperti yang tadi disebut oleh Mbak Puan, itu ada Mas AHY (Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono). Kemudian tadi saya dengar muncul nama Pak Basuki Hadimuljono Menteri PUPR," kata Basarah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com