Proposal Referendum Prabowo Terkait Perang Ukraina-Rusia Dinilai Gagasan Buruk

JAKARTA, KOMPAS.com - Proposal referendum yang disodorkan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto terkait perang Ukraina dan Rusia dinilai sebagai gagasan buruk.

Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf menyoroti salah satu bentuk penyelesaian perang yang ditawarkan Prabowo melalui jalan referendum.

Menurutnya, solusi tersebut merupakan gagasan buruk. Sebab, perang meletus karena invasi Rusia ke Ukraina.

"Ini adalah bentuk invasi satu negara ke negara lain, bukan konflik internal," tegas Araf dalam siaran pers, Rabu (7/6/2023).

Selain buruk, gagasan referendum tersebut juga dinilai aneh. Mengingat, Ukraina merupakan bangsa yang merdeka dan berdaulat, sehingga gagasan referendum merupakan tawaran yang keliru.

Baca juga: Ide Zona Demiliterisasi Prabowo Terkait Perang Ukraina-Rusia Dinilai Kurang Tepat

Araf juga mengatakan, konsep ini tidak sejalan dengan konstitusi yang menegaskan pentingnya Indonesia menghormati kedaulatan negara lain.

Dengan demikian, usulan referendum oleh Prabowo bertentangan dengan konstitusi.

"Dalam kebijakan luar negari yang sesuai konstitusi maka kebijakan luar negeri kita harus menghormati kedaulatan negara lain dan perdamaian dunia," tegas Araf.

Ia menambahkan, konsep referendum yang diusulkan Prabowo juga tidak mencerminkan penghormatan hak asasi manusia (HAM).

Baca juga: Polemik Proposal Prabowo soal Perdamaian Ukraina-Rusia yang Berujung Dipanggil Jokowi

Selain itu, proposal tersebut memperlihatkan minimnya wawasan internasional dari Prabowo.

"Proposal Pemerintah RI yang disampaikan oleh Menhan Prabowo terkait agresi Rusia atas Ukraina mencerminkan rendahnya wawasan internasional dan hukum internasional Pemerintah RI khususnya Menteri Pertahanan," terang dia.

Proposal perdamaian yang disodorkan Prabowo terkait perang Ukraina dan Rusia memantik perdebatan dari dalam dan luar negeri.

Sebab, Prabowo mengusulkan Ukraina dan Rusia melakukan gencatan senjata. Tak hanya itu, Prabowo mendorong Ukraina dan Rusia mundur sejauh 15 kilometer dari titik gencatan senjata.

Ia juga meminta Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk pasukan perdamaian untuk ditempatkan di zona demiliterisasi.

"Kemudian PBB menggelar referendum kepada masyarakat yang tinggal di wilayah demiliterisasi," ucap Prabowo saat menjadi panelis pada pembahasan “Resolving Regional Tensions” dalam forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 2023 di Singapura, Sabtu (3/6/2023).

Baca juga: Soal Proposal Perdamaian Prabowo, Wamenhan: Intinya Kita Ingin Konflik Rusia-Ukraina Selesai, Itu Saja

Tawaran perdamaian yang diajukan Prabowo langsung ditolak mentah-mentah oleh Ukraina. Menhan Ukraina Oleksii Reznikov menyebut proposal perdamaian tersebut aneh.

Sebab, solusi yang ditawarkan Prabowo justru seperti rencana Rusia, bukan Indonesia.

Oleh karena itu, Reznikov menegaskan Ukraina tidak membutuhkan mediator yang datang dengan gagasan yang aneh.

"Kami tidak membutuhkan mediator ini datang kepada kami (dengan) rencana aneh ini," lanjutnya, dikutip dari kantor berita AFP.