Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 07/06/2023, 21:03 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan, Sudirman Said, bertanya-tanya mengapa Presiden Joko Widodo tidak memberikan endorse untuk Anies dalam konteks pemilihan presiden (pilpres) 2024.

Padahal, klaim Sudirman, Anies pernah menjadi menteri Jokowi yang berprestasi.

Hal itu disampai Sudirman ketika menjawab pertanyaan wartawan soal mengapa Anies Baswedan tidak di-endorse oleh Presiden Jokowi dalam bursa pilpres 2024.

Baca juga: Desak Koalisi Perubahan Tetapkan Cawapres Anies, AHY: Pemilu Tinggal Sekian Bulan Lagi

"(Pak Anies) tidak hanya jadi juru kampanye, Pak Anies dulu menterinya Pak Jokowi yang (periode) pertama. Yang berprestasi lho. Enggak ada tuh berita Pak Anies tidak berprestasi," ujar Sudirman di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (7/6/2023).

"Kemudian diberhentikan enggak protes. Enggak melawan. Kemudian dipilih jadi gubernur (DKI Jakarta). Kan selama jadi gubernur itu banyak sekali program Presiden Jokowi diselesaikan. MRT diselesaikan, tata kota diperbaiki," paparnya.

Selain itu, menurut Sudirman, pekerjaan rumah pemerintah provinsi DKI Jakarta setelah ditinggal oleh Jokowi maju sebagai capres 2014 pun diselesaikan oleh Anies.

Baca juga: GASPOL! Hari Ini: Alasan Ade Armando Bela Jokowi dan Kritik Anies Mati-matian

Kemudian, ketika pandemi Covid-19, pemerintahan Anies di DKI Jakarta disebutnya menjadi andalan.

"Ketika Covid-19 itu menjadi andalan republik karena Jakarta paling padat. Sebagai contoh itu bagaimana Covid-19 diselesaikan. Tapi itu sangat membantu reputasi pemerintah nasional itu. Tidak pernah merepotkan, tidak pernah melakukan perlawanan apapun," tegasnya.

"Jadi pertanyaanmu itu, saya jawab dengan pertanyaan, kenapa ya itu ya? Kenapa gitu? Nah ini barangkali refleksi kepada seluruh masyarakat kenapa ada kejadian seperti ini," lanjut Sudirman.

Meski demikian, dia menegaskan, tim Anies tidak ingin Presiden Jokowi memberikan endorse.

Menurut pandangan Sudirman, jika Presiden ingin memberikan endorse sebaiknya kepada semua bakal capres.

"Kami sih tidak ingin Presiden Jokowi mengendorse Pak Anies. Tidak. Karena itu juga tidak fair. Tapi, mengendorse lah semuanya kalau mau endorse," katanya.

"Dalam artian, ini putra terbaik bangsa, silakan maju, berkompetisi. Begitu. Atau, stay netral, betul-betul netral, menjadi penyelenggara yang netral supaya semua, siapapun yang bertarung itu hasilnya diterima oleh masyarakat," tambah Sudirman.

Baca juga: Ditanya soal Anies Tak Dapat Endorse Jokowi, Sudirman Said Ungkit Prestasi hingga Jurkam 2014

Dilansir dari arsip pemberitaan Kompas.com, Anies Baswedan pernah menjadi Juru Bicara Tim Pemenangan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (JK) pada Pilpres 2014.

Saat itu, Jokowi mengatakan bahwa sosok Anies Baswedan sangat penting dalam tim pemenangannya pada Pemilu Presiden 2014.

Sehingga Jokowi merasa perlu meminta bantuan Anies untuk bergabung dengan tim suksesnya.

Baca juga: Sudirman Said Ungkap Ada Pejabat Jokowi yang Ingin Gagalkan Pencapresan Anies Lewat PKS

"Saya malam-malam telepon Pak Anies, mohon saya dibantu," kata Jokowi di posko tim kampanye nasional, Jalan Sisingamaraja No. 5, Jakarta Selatan pada 27 Mei 2014.

Setelah Jokowi terpilih menjadi Presiden, Anies pun ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).

Namun, keberadaan Anies di Kabinet Jokowi-JK hanya berumur dua tahun saja. Pada 27 Juli 2016, Anies di-reshuffle dan digantikan oleh Muhadjir Effendy.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud soal Korupsi di Kementan: Kalau Ada Kesulitan Bilang, Saya Turun Tangan

Mahfud soal Korupsi di Kementan: Kalau Ada Kesulitan Bilang, Saya Turun Tangan

Nasional
Mahfud soal Penemuan 12 Pucuk Senpi di Rumah Syahrul Yasin Limpo: Proses Hukum!

Mahfud soal Penemuan 12 Pucuk Senpi di Rumah Syahrul Yasin Limpo: Proses Hukum!

Nasional
Muhaimin Iskandar Tegaskan Tak Bicara Pilpres Saat Bertemu Rizieq Shihab: Hanya Jadi Saksi Nikah

Muhaimin Iskandar Tegaskan Tak Bicara Pilpres Saat Bertemu Rizieq Shihab: Hanya Jadi Saksi Nikah

Nasional
TNI Sebut 5 Anggota KKB yang Ditembak Mati di Pegunungan Bintang Papua Terlibat Pembunuhan hingga Merampok

TNI Sebut 5 Anggota KKB yang Ditembak Mati di Pegunungan Bintang Papua Terlibat Pembunuhan hingga Merampok

Nasional
Jokowi jadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila

Jokowi jadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila

Nasional
Duet Prabowo-Khofifah

Duet Prabowo-Khofifah

Nasional
Jika Tidak dengan Prabowo, Lantas Siapa Pendamping Ideal Ganjar Pranowo?

Jika Tidak dengan Prabowo, Lantas Siapa Pendamping Ideal Ganjar Pranowo?

Nasional
Menteri Terseret Kasus Korupsi, Hasto Kristiyanto: PDI-P Evaluasi Ke Dalam

Menteri Terseret Kasus Korupsi, Hasto Kristiyanto: PDI-P Evaluasi Ke Dalam

Nasional
PDI-P Punya Program Beasiswa 'Megawati Fellowship', Akan Diluncurkan di Rakernas

PDI-P Punya Program Beasiswa "Megawati Fellowship", Akan Diluncurkan di Rakernas

Nasional
Beri Arahan di Depan Kader PDI-P, Megawati Sebut Politik Itu Dimulai dari Keluarga

Beri Arahan di Depan Kader PDI-P, Megawati Sebut Politik Itu Dimulai dari Keluarga

Nasional
Anies Sebut Negara hingga 'Pelaku Besar' Jadi Penyebab Masalah Lingkungan

Anies Sebut Negara hingga "Pelaku Besar" Jadi Penyebab Masalah Lingkungan

Nasional
Respons KPU Soal Putusan MA Terkait Syarat Eks Terpidana Korupsi Nyaleg

Respons KPU Soal Putusan MA Terkait Syarat Eks Terpidana Korupsi Nyaleg

Nasional
Uji Materi Syarat Eks Terpidana Korupsi Nyaleg Dikabulkan, ICW Sebut Penyelenggara Pemilu Bobrok

Uji Materi Syarat Eks Terpidana Korupsi Nyaleg Dikabulkan, ICW Sebut Penyelenggara Pemilu Bobrok

Nasional
Kawal Judicial Review UU Cipta Kerja, Partai Buruh Akan Gelar Unjuk Rasa

Kawal Judicial Review UU Cipta Kerja, Partai Buruh Akan Gelar Unjuk Rasa

Nasional
Dilirik Jadi Cawapres Prabowo, Gibran Sudah Dialog dengan Internal

Dilirik Jadi Cawapres Prabowo, Gibran Sudah Dialog dengan Internal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com