Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Dinilai Tak Bakal Tinggalkan Koalisi Perubahan, meski AHY Tak Jadi Cawapres Anies

Kompas.com - 07/06/2023, 10:36 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat dinilai tak bakal hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), meski ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak dipilih menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) untuk Anies Baswedan.

Peneliti dari Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro mengatakan, Demokrat justru akan menuai lebih banyak kerugian jika bergabung dengan koalisi lain.

“Sebab, apabila Partai Demokrat berpindah koalisi maka ia akan sekedar menjadi follower dari koalisi yang telah terbentuk,” ucap Bawono pada Kompas.com, Rabu (7/6/2023).

Baca juga: AHY Masuk Bursa Cawapres Ganjar dan Sikap Partai Koalisi Perubahan

Posisi politik Demokrat, lanjut dia, lebih diuntungkan berada di KPP. Sebab, sejak awal partai itu menjadi pionir terbentuknya koalisi pendukung Anies sebagai bakal calon presiden (bacapres) tersebut.

“Di Koalisi Perubahan ini Partai Demokrat bukanlah follower, melainkan creator koalisi sejak awal bersama Partai Nasdem dan PKS,” ujar dia.

Di sisi lain, Bawono memandang bahwa pernyataan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani tidak serius saat menyatakan AHY menjadi salah satu kandidat bacawapres untuk Ganjar Pranowo.

“Lontaran dari Puan Maharani mengenai nama AHY juga masuk dalam nominasi cawapres bagi Ganjar Pranowo adalah sekedar basa basi politik saja,” kata dia.

“PDI-P atau Megawati akan lebih cenderung menerima seorang figur yang tidak memiliki potensi ancaman elektoral terhadap Ganjar dan kepentingan PDI-P selama lima tahun ke depan, dan itu bukan AHY,” imbuh Bawono.

Sebelumnya, Partai Demokrat memberikan 'gertakan' pada KPP karena elektabilitas Anies Baswedan yang terus mengalami penurunan.

Baca juga: AHY Jadi Kandidat Cawapres Ganjar, PKS: Pemimpin Berkualitas dan Punya Nilai Jual

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief menduga, penurunan tingkat elektoral itu diakibatkan oleh belum dideklarasikannya bacawapres Anies. Ia mendesak agar proses itu segera dilakukan bulan ini.

Sementara itu, PKS dan Nasdem tak sependapat dengan anggapan tersebut dan menyerahkan keputusan di tangan Anies untuk calon wakil presiden.

Saat ini, Anies dan Tim Delapan KPP mengeklaim telah menemukan satu nama bacawapres. Tapi, Anies mengaku masih butuh proses sebelum nama pendampingnya benar-benar ditentukan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com