Demokrat Dinilai Tak Bakal Tinggalkan Koalisi Perubahan, meski AHY Tak Jadi Cawapres Anies

Peneliti dari Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro mengatakan, Demokrat justru akan menuai lebih banyak kerugian jika bergabung dengan koalisi lain.

“Sebab, apabila Partai Demokrat berpindah koalisi maka ia akan sekedar menjadi follower dari koalisi yang telah terbentuk,” ucap Bawono pada Kompas.com, Rabu (7/6/2023).

Posisi politik Demokrat, lanjut dia, lebih diuntungkan berada di KPP. Sebab, sejak awal partai itu menjadi pionir terbentuknya koalisi pendukung Anies sebagai bakal calon presiden (bacapres) tersebut.

“Di Koalisi Perubahan ini Partai Demokrat bukanlah follower, melainkan creator koalisi sejak awal bersama Partai Nasdem dan PKS,” ujar dia.

Di sisi lain, Bawono memandang bahwa pernyataan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani tidak serius saat menyatakan AHY menjadi salah satu kandidat bacawapres untuk Ganjar Pranowo.

“Lontaran dari Puan Maharani mengenai nama AHY juga masuk dalam nominasi cawapres bagi Ganjar Pranowo adalah sekedar basa basi politik saja,” kata dia.

“PDI-P atau Megawati akan lebih cenderung menerima seorang figur yang tidak memiliki potensi ancaman elektoral terhadap Ganjar dan kepentingan PDI-P selama lima tahun ke depan, dan itu bukan AHY,” imbuh Bawono.

Sebelumnya, Partai Demokrat memberikan 'gertakan' pada KPP karena elektabilitas Anies Baswedan yang terus mengalami penurunan.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief menduga, penurunan tingkat elektoral itu diakibatkan oleh belum dideklarasikannya bacawapres Anies. Ia mendesak agar proses itu segera dilakukan bulan ini.

Sementara itu, PKS dan Nasdem tak sependapat dengan anggapan tersebut dan menyerahkan keputusan di tangan Anies untuk calon wakil presiden.

Saat ini, Anies dan Tim Delapan KPP mengeklaim telah menemukan satu nama bacawapres. Tapi, Anies mengaku masih butuh proses sebelum nama pendampingnya benar-benar ditentukan.