Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Singgung soal Stunting, Megawati: Rakyat Indonesia Mestinya Tinggi-Besar seperti Paspampres

Kompas.com - 06/06/2023, 14:43 WIB
Vitorio Mantalean,
Nicholas Ryan Aditya,
Fitria Chusna Farisa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyinggung maraknya stunting di Indonesia di hadapan Presiden Joko Widodo.

Dia bilang, penduduk Tanah Air mestinya berbadan besar dan tinggi, seperti postur tubuh pasukan pengamanan presiden (paspampres).

Mulanya, dalam konferensi pers usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI-P, Megawati menjawab pertanyaan para awak media. Presiden kelima RI itu angkat bicara soal kabar yang menyebutkan dirinya menekan Jokowi soal pilihan dalam Pemilu 2024.

Megawati membantah kabar tersebut. Dia mengaku sebagai pribadi yang taat aturan.

Ngapain saya nekan presiden? Itu yang harus bisa dibedakan. Saya ini orang taat aturan,” kata Megawati di Sekolah Partai DPP PDI-P, Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2023).

Baca juga: Megawati Bantah Tekan Jokowi soal Pilpres 2024: Nanti Ngamuk ke Saya

Memang, kata Mega, Jokowi merupakan kader dari partai yang dia pimpin. Namun, sebagai presiden, ia dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia.

Putri Soekarno itu pun mengaku menghormati Jokowi sebagai orang nomor satu di Indonesia. Oleh karenanya, dia menegaskan tak pernah menekan Jokowi.

Saat itulah Mega menyinggung tentang paspampres yang mendampingi kepala negara.

“Jadi kalau dibilang nekan, saya mau cari cara menekannya gimana? Pak Jokowi nanti ngamuk ke saya,” ucap Mega di hadapan Jokowi.

“Ini aja lihat nih, pasukannya (paspampres) kayak gini, tuh, lihat, hih, mana saya punya pasukan kayak gini,” lanjutnya.

Baca juga: Kompak, Megawati Salam Metal di Tengah Jokowi dan Ganjar

Seketika, Mega menyinggung postur tubuh paspampres. Menurutnya, seharusnya rakyat Indonesia bertubuh tinggi besar seperti pasukan pengamanan presiden tersebut.

“Tadi saya bilang sama beliau (Jokowi) rakyat Indonesia mestinya segede dia ini lho. Udah gitu tingginya 185cm,” kata Mega.

Kepada presiden, Mega kembali mengingatkan tentang stunting yang hingga kini masih jadi persoalan yang tak kunjung usai.

“Aduh saya lemes. Saya bilang sama beliau, Pak stunting Pak. Jadi apa saya nekan?” tuturnya.

Perihal stunting memang telah menjadi perhatian pemerintah Indonesia sejak lama. Pemerintah menargetkan, pada 2024 angka stunting turun menjadi di bawah 14 persen.

Oleh karenanya, Jokowi berulang kali mewanti-wanti kepala daerah agar mengingatkan dinas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) daerah untuk mengedukasi pentingnya gizi bagi ibu hamil.

Hal ini bertujuan agar anak yang lahir tak mengalami stunting sejak dalam kandungan maupun di masa pertumbuhan.

"Sehingga perlu saya ingatkan pada kepala daerah agar dinas BKKBN mengingatkan terus mengenai pentingnya gizi bagi ibu hamil, dicek apakah anemia atau tidak, dicek benar, karena kunci ada di situ," kata Jokowi saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 di SICC, Bogor, Selasa (17/1/2023).

Baca juga: Sisa Satu Tahun untuk Capai Target Penurunan Stunting, Pemerintah Pastikan Anggaran Akan Dibuat Spesifik

Kala itu, Jokowi mengungkap, ibu hamil atau bayi baru lahir berkontribusi sekitar 23 persen pada potensi stunting.

Sementara, bayi baru lahir hingga usia 23 bulan berkontribusi 37 persen pada potensi stunting. Tak heran, penyelesaian stunting pada anak di masa pertumbuhan lebih sulit penyelesaiannya.

Untuk itu, kata Jokowi, stunting harus jadi target penyelesaian untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.

“Bukan hal yang mudah, tapi sekali lagi kalau kerja keras seperti saat kita bekerja mengatasi pandemi, saya yakin ini bukan persoalan yang susah diselesaikan. Datanya ada," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com