Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sisa Satu Tahun untuk Capai Target Penurunan "Stunting", Pemerintah Pastikan Anggaran Akan Dibuat Spesifik

Kompas.com - 25/05/2023, 20:48 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengungkapkan, pemerintah akan menspesifikkan sejumlah anggaran untuk program penanganan stunting.

Hal ini ia sampaikan saat ditanya soal upaya pemerintah mempercepat penurunan stunting agar mencapai target di angka 14 persen pada 2024, yang artinya hanya sisa satu tahun lagi.

"Jadi (upayanya) memastikan anggaran yang lebih spesifik, sekarang ini anggaran intervensi spesifik tapi anggarannya generik," kata Muhadjir di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (25/5/2023).

Baca juga: Menko PMK: Penanganan Stunting Jadi Rebutan Kepala Daerah dan Wakilnya di Tahun Politik

Muhadjir menuturkan, selama ini ada banyak anggaran yang diklaim untuk penanganan stunting tetapi belum efektif menekan stunting karena digunakan untuk beragam kebutuhan.

Misalnya, di Kementerian Kesehatan terdapat anggaran triliunan rupiah yang diklaim untuk menangani stunting, tetapi anggaran itu juga digunakan untuk membiayai penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan yang bukan hanya penderita stunting.

Oleh karena itu, Muhadjir menyebutkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan merekomendasikan sejumlah mata anggaran yang bakal difokuskan untuk penanganan stunting.

"Itu atas rekomendasi dari BKKBN, (setelah) itu baru dikeluarkan di kementerian yang sudah ada alokasinya itu betul-betul sehingga bisa digunakan untuk penanganan stunting," ujar dia.

Baca juga: Wapres Ingatkan Target Penurunan Stunting Tak Tercapai jika Kerja Biasa Saja

Diberitakan sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan bahwa harus ada kerja ekstra demi menurunkan prevalensi stunting hingga mencapai target 14 persen pada 2024.

Untuk diketahui, berdasarkan survei status gizi Indonesia, prevalensi stunting 2022 berada di angka 21,6 persen turun 9,2 persen dibanding 2018.

Akan tetapi, bila dibandingkan secara year on year, penurunan stunting di Indonesia hanya turun 2,8 persen dari 24,4 persen pada 2021 menjadi 21,6 persen pada 2022.

Dengan demikian, pemerintah harus menurunkan tingkat stunting sebesar 7,6 persen untuk mencapai target 14 persen pada 2024.

"Kalau biasa-biasa saja berarti hanya (turun) 5 persen lebih, padahal mestinya kita menurunkan itu 7,6 persen. Jadi, kalau menurut kemarin berjalan itu (prevalensi stunting pada) 2024 itu hanya 16 persen, tidak sampai 14 persen," kata Ma'ruf, Kamis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com