Anies Didesak Demokrat soal Bakal Cawapres, Soliditas Koalisi Perubahan Berpotensi Goyah

"Sementara itu, Anies masih kesulitan keluar dari tren penurunan sejak akhir tahun lalu," ujar dia.

Partai Demokrat sebagai anggota KPP mengusulkan untuk memberikan tenggat atau deadline bagi Anies untuk mendeklarasikan bakal cawapres pada Juni ini karena khawatir tingkat elektabilitas sang kandidat semakin menurun.

Menurut Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief, deklarasi itu perlu dilakukan demi mencegah jarak elektabilitas Anies dengan capres lain yang semakin jauh.

"Kalau jarak sudah cukup menganga, itu pasangannya juga akan berat," kata saat dimintai konfirmasi, Senin (5/6/2023).

Baca juga: Demokrat Bakal Evaluasi Anies karena Elektabilitas Turun, Minta Pengumuman Cawapres Dipercepat

Di sisi lain, Andi menduga salah satu faktor pemicu elektabilitas Anies Baswedan terus menurun dalam survei teranyar Indikator Politik Indonesia karena bakal calon wapres tak kunjung dideklarasikan.

Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia, elektabilitas Anies sebagai bakal capres menurun sejak Juli 2022.

"Memang ada kecenderungan menurun dari survei Indikator karena mungkin, dugaan kami, hipotesa kami adalah lambannya proses deklarasi," ujar Andi.

Andi meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak ketika cawapres diumumkan.

Ketika hal itu terjadi, kata Andi, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres 2024.

Baca juga: Elektabilitas Anies Turun Terus, Demokrat Duga karena Tak Kunjung Deklarasi Cawapres

Sampai saat ini sudah terdapat 3 tokoh yang diusung sebagai bakal capres 2024. Mereka adalah Anies Baswedan yang diusung KPP dengan anggota Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Selain itu terdapat Prabowo Subianto yang diusung sebagai bakal capres oleh Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Ketiga adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang diusung sebagai bakal capres oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

(Penulis : Adhyasta Dirgantara | Editor : Icha Rastika)