Anies Didesak Demokrat soal Bakal Cawapres, Soliditas Koalisi Perubahan Berpotensi Goyah

JAKARTA, KOMPAS.com - Usulan Partai Demokrat supaya bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, segera mengumumkan bakal cawapres guna mencegah penurunan elektabilitasnya berlanjut dinilai justru merugikan.

"Desakan Partai Demokrat ini berpotensi menganggu soliditas Koalisi Perubahan," kata peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, dalam keterangan yang dikutip pada Selasa (6/6/2023).

Bawono juga mengatakan, tren penurunan elektabilitas Anies kemungkinan besar tidak disebabkan oleh belum ada kepastian siapa sosok akan dipilih sebagai bakal cawapres.

Di sisi lain, Bawono juga menyoroti kerja politik para partai pendukung Anies yang bernaung di KPP, yakni Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Baca juga: Beda dengan Demokrat, PKS: Ganjar dan Prabowo Belum Ada Cawapres tapi Elektabilitasnya Naik

Tujuannya, kata Bawono, supaya para calon pemilih atau konstituen dari partai-partai pendukung itu lebih solid dalam memberikan dukungan terhadap Anies sehingga tidak mengalami split ticket voting.

"Selain itu kerja-kerja politik partai pendukung juga harus semakin digiatkan," ucap Bawono.

Bawono menilai problem utama dari penurunan elektabilitas Anies bukan pada persoalan bakal cawapres yang belum diumumkan. Namun, yang menjadi problem elektabilitas Anies adalah jika Prabowo perlahan-lahan bisa kembali mengambil hati para pendukungnya yang sebelumnya berbalik arah.

"Karena itu untuk bisa mencegah penurunan elektabilitas jauh lebih tajam maka mau tidak mau Anies Baswedan harus mampu merebut simpati para pemilih dari Presiden Joko Widodo di Pemilu 2019 lalu," ucap Bawono.

"Jadi tren penurunan elektabilitas anies baswedan bukan karena belum ditentukan pasangan cawapres. Jangan sampai koalisi perubahan ini salah melakukan identifikasi masalah," sambung Bawono.

Baca juga: Demokrat Minta Anies Umumkan Cawapres Bulan Juni, Nasdem: Enggak Bisa Dipatok

Di sisi lain, Bawono menilai penurunan elektabilitas yang terjadi pada Anies salah satunya juga disebabkan dia merupakan bakal capres non kader partai politik. Maka dari itu ikatan antara partai politik pendukung dengan kandidat yang diusung berbeda dari kader parpol.

"Ini memang salah satu kelemahan atau hal krusial melekat dalam diri seorang kandidat non partai," kata Bawono.

Sebelumnya diberitakan, hasil survei teranyar Indikator Politik Indonesia menunjukkan elektabilitas Anies Baswedan yang merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta terus menurun sejak Juli 2022.

Dalam simulasi 3 nama yang dilakukan Indikator, elektabilitas Anies secara berturut-turut yakni 29,4 persen pada Juli 2022, Oktober 2022 jadi 28,4 persen, Januari 2023 jadi 24,2 persen, Februari 2023 jadi 24 persen, April 2023 jadi 22,2 persen, awal Mei 2023 jadi 21,8 persen, dan akhir Mei 2023 elektabilitas Anies 18,9 persen.

Elektabilitasnya kini terpaut jauh dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua dengan elektabilitas 34,2 persen dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto 38 persen.

Baca juga: Khawatir Elektabilitas Anies Makin Turun, Demokrat Beri Deadline Deklarasi Cawapres Juni Ini

"Pada simulasi 3 nama capres, Prabowo konsisten menunjukkan tren peningkatan sejak awal tahun 2023. Ganjar sempat menguat pasca polemik Piala Dunia U-20 dan ditetapkan sebagai capres dari PDI-P, tapi stagnan dalam sebulan terakhir," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam keterangannya, Minggu (3/6/2023).