Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akui Minta Denny Indrayana Jaga Anies, Mahfud: Karena Selalu Menuduh Pemerintah

Kompas.com - 05/06/2023, 16:28 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan alasan dirinya memerintahkan pakar hukum tata negara, Denny Indrayana untuk membantu bakal capres Anies Baswedan.

Menurut Mahfud, hal itu disebabkan Denny Indrayana yang selalu menuduh pemerintah menjegal langkah Anies ikut pemilihan presiden (pilpres) dan menggagalkan pemilihan umum (pemilu) 2024.

"Kan Denny itu, bilang ditugaskan oleh Pak Mahfud untuk menjaga Anies agar demokrasi hidup dan dia (Anies) dapat tiket (capres). Memang iya," ujar Mahfud di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/6/2023).

"Karena dia kan selalu menuduh pemerintah itu mau menjegal Anies. Menuduh juga ada upaya menggagalkan pemilu, memperpanjang ada jabatan presiden), menunda pemilu," tutur dia.

Baca juga: Denny Indrayana Ngaku Diminta Mahfud MD Bantu Anies Baswedan Jadi Capres Agar Demokrasi Lebih Sehat

Sehingga, lanjut Mahfud, dia mengusulkan kepada Denny agar berbagi tugas yakni Mahfud selaku bagian dari pemerintah menjaga agar pemilu tetap berjalan.

Sementara itu, Denny Indrayana dimintanya menjaga Anies.

"Kalau begitu bagi tugas, kamu saya tugaskan jaga Anies, agar demokrasi hidup dan tidak lagi menuduh pemerintah. Kan begitu maksud saya. Agar tidak ganggu itu pemerintah. Kalau pemerintah ganggu maka lawan dari dalam. Kalau ada oknum, pemerintah. Oknum ya. Ya bilang saya," ucap Mahfud.

"Nah saya yang jaga pemilunya. Jangan dituduh mau gagalkan pemilu. Saya yang jaga agar pemilunya jadi. Bagi tugas gitu," ungkap dia.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu pun mengakui, tak hanya kepada Denny Indrayana saja yang dia memerintahkan untuk menjaga Anies.

Baca juga: GASPOL! Hari Ini: Ada Upaya Jegal Anies Lewat PK Moeldoko

Kepada Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu pun dia juga memerintahkan hal serupa.

Perintah itu disampaikannya kepada Ahmad Syaikhu saat PKS bertandang ke rumahnya.

"Kan beliau menjajaki untuk mencari cawapresnya Anies. Antara lain bertanya, 'Pak Mahfud bersedia engga?'. (Dijawab) 'Enggak'," ucap Mahfud.

"Saya bilang, karena di koalisi Bapak itu ada Nasdem, Demokrat dan PKS itu banyak ada yang calonnya dari partainya sendiri. Nanti kalau saya diajak ke situ malah saya merusak demokrasi. Kalau yang satu keluar karena Anda ajak saya kan rusak. OSI saya minta bapak jaga, koalisi. Saya bilang begitu kepada ketua PKS, jaga koalisi, jangan ajak saya ke dalam. Agar koalisi tidak pecah," tambahnya.

Baca juga: Tolak Jadi Cawapres Anies, Mahfud: Jangan Saya, Nanti Koalisi Perubahan Pecah

Sebelumnya, pakar hukum tata negara Denny Indrayana mengaku mendapatkan pesan dari Mahfud MD agar membantu Anies Baswedan berkontestasi dalam Pilpres 2024.

Kata Denny, Mahfud beralasan hal itu agar demokrasi di Indonesia menjadi lebih sehat. Mulanya, Denny bercerita bahwa hal itu disampaikan saat terakhir bertemu di rumah dinas Mahfud.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Aspri Wamenkumham dan Pengacara Turut Dicegah Bepergian ke Luar Negeri

Aspri Wamenkumham dan Pengacara Turut Dicegah Bepergian ke Luar Negeri

Nasional
TKN Prabowo-Gibran: 82,9 Juta Warga Baru Dapat Makan Siang-Susu Gratis pada 2029

TKN Prabowo-Gibran: 82,9 Juta Warga Baru Dapat Makan Siang-Susu Gratis pada 2029

Nasional
Bahlil: Pembangunan IKN Sudah Diatur UU, Siapa Pun Wajib Laksanakan

Bahlil: Pembangunan IKN Sudah Diatur UU, Siapa Pun Wajib Laksanakan

Nasional
Bawaslu Panggil 2 Kubu Apdesi Telusuri Dugaan Dukungan untuk Prabowo-Gibran

Bawaslu Panggil 2 Kubu Apdesi Telusuri Dugaan Dukungan untuk Prabowo-Gibran

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Lewat Usul DPRD

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Lewat Usul DPRD

Nasional
PDI-P Yakin Ganjar-Mahfud Raup 60 Persen Suara di Kaltim

PDI-P Yakin Ganjar-Mahfud Raup 60 Persen Suara di Kaltim

Nasional
Terima Suap Rp 11 Miliar, Sekretaris MA Hasbi Hasan Pengaruhi Hakim Agung Ubah Putusan

Terima Suap Rp 11 Miliar, Sekretaris MA Hasbi Hasan Pengaruhi Hakim Agung Ubah Putusan

Nasional
Bawaslu Ingatkan Capres-Cawapres Tak Boleh Gunakan Lokasi CFD buat Kampanye Politik

Bawaslu Ingatkan Capres-Cawapres Tak Boleh Gunakan Lokasi CFD buat Kampanye Politik

Nasional
Wamenkumham Didesak Mundur karena Berstatus Tersangka Korupsi

Wamenkumham Didesak Mundur karena Berstatus Tersangka Korupsi

Nasional
Soal Polemik Debat Cawapres, Bawaslu: Mau Didampingi Capres Apa Tidak, Terserah…

Soal Polemik Debat Cawapres, Bawaslu: Mau Didampingi Capres Apa Tidak, Terserah…

Nasional
KPK Periksa Asisten Pribadi Wamenkumham dan Seorang Pengacara

KPK Periksa Asisten Pribadi Wamenkumham dan Seorang Pengacara

Nasional
Ingatkan Masyarakat, Cak Imin Sebut Bansos Kesepakatan Pemerintah dan DPR, Bukan dari Paslon Tertentu

Ingatkan Masyarakat, Cak Imin Sebut Bansos Kesepakatan Pemerintah dan DPR, Bukan dari Paslon Tertentu

Nasional
Moeldoko Sebut Agus Rahardjo Punya Motif Politik Ungkap Dugaan Intervensi Kasus E-KTP

Moeldoko Sebut Agus Rahardjo Punya Motif Politik Ungkap Dugaan Intervensi Kasus E-KTP

Nasional
Bahlil Ungkap Banyak Investor Mulai Ragukan IKN karena Ada Capres yang Kritik

Bahlil Ungkap Banyak Investor Mulai Ragukan IKN karena Ada Capres yang Kritik

Nasional
Soal Netralitas Pemilu, Polri: Kalau Ada Personel Tak Sesuai Ketentuan, Laporkan

Soal Netralitas Pemilu, Polri: Kalau Ada Personel Tak Sesuai Ketentuan, Laporkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com