Saat Prabowo Usulkan Perdamaian dan Gencatan Senjata Rusia-Ukraina tetapi Ditolak...

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengusulkan perdamaian dan dilakukannya gencatan senjata untuk mengkhiri perang Rusia-Ukraina.

Usul itu disampaikan Menhan Prabowo saat menjadi panelis pada pembahasan “Resolving Regional Tensions” dalam forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 2023 di Singapura, Sabtu (3/6/2023).

Prabowo mengatakan, perang Rusia-Ukrainan yang sudah berlangsung lebih dari satu tahun ini berdampak terhadap kehidupan di seluruh dunia.

Padahal, dunia tengah menghadapi tantangan yang semakin berat, salah satunya terkait terus bermutasinya Covid-19.

Baca juga: Di Depan Zelensky, Jokowi Ungkap Indonesia Siap Jadi Jembatan Rusia-Ukraina

Ia pun mengusulkan ada deklarasi yang dihasilkan dari Pertemuan Shangri-La Dialogue untuk mencegah semakin memburuknya keadaan, termasuk kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia serta makin banyaknya korban jiwa.

“Yang pertama harus kita lakukan adalah meminta pihak Ukraina dan Rusia untuk menerapkan gencatan senjata,” ujar Prabowo dikutip dari siaran pers, Sabtu.

Upaya kedua, kata Prabowo, meminta Rusi dan Ukraina mundur 15 kilometer dari titik gencatan senjata yang sekarang.

Lalu, Prabowo meminta Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk pasukan perdamaian.

“Dan menempatkan di wilayah demiliterisasi sekarang ini. Kemudian PBB menggelar referendum kepada masyarakat yang tinggal di wilayah demiliterisasi,” ucap Prabowo.

Ia pun berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara.

“Saya memutuskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian,” kata Prabowo.

Baca juga: Jerman Minta China Gunakan Pengaruhnya untuk Akhiri Perang Rusia-Ukraina

Forum internasional itu turut dihadiri Menteri Pertahanan Korea Selatan Lee Jong-sup dan Kepala Kebijakan Keamanan dan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell Fontelles.

Biaya yang ditanggung Uni Eropa tinggi

Sementara itu, Josep Borrell Fontelles yang menjadi panelis bersama Prabowo mengakui, biaya yang harus ditanggung Uni Eropa untuk perang di Ukraina sangat tinggi.

“Bantuan militer yang diberikan UE (Uni Eropa) kepada Ukraina nilai sekitar 40 miliar dollar AS. Kalau ditambah dengan latihan untuk pasukan Ukraina nilai bantuan yang diberikan bisa mencapai 60 miliar dollar AS. Tetapi kalau dihitung dengan biaya hidup karena inflasi yang tinggi, nilai bantuan yang dikeluarkan UE bisa mencapai 700 miliar dollar AS,” kata Borrell.

Borrell sependapat bahwa perdamaian di Ukraina sangatlah penting dan mendesak. Hanya, pertanyaannya bagaimana mencapai perdamaian itu.

“Ukraina bukanlah anggota UE, hanya teman UE. Tetapi UE merasa harus membantu karena tidak ingin agresi yang dilakukan Rusia terus terjadi. EU tidak mau Ukraina kemudian menjadi seperti Crimea,” ujar Borrell.

Baca juga: Serukan Perang Rusia-Ukraina Berhenti, ASEAN: Terus Berdampak Negatif pada Kami

Mereka mengkhawatirkan usulan Prabowo menjadi pembenaran terhadap agresi yang dilakukan Rusia.

“Saya tidak mengatakan benar atau salah. Posisi Indonesia dalam agresi terhadap Ukraina jelas menentang. Yang sampaikan adalah jalan keluar. PBB harus mengambil sikap untuk menyelesaikan perang ini agar tidak berlarut-larut dan menyulitkan kehidupan di seluruh dunia,” kata Prabowo.

Proposal perdamaian ditolak

Ukraina kemudian menolak proposal perdamaian yang disampaikan Menhan Prabowo Subianto.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Oleg Nikolenko melalui situs Kementerian Luar Negeri Ukraina, Sabtu (3/6/2023), menganggap proposal Prabowo dibangun atas dasar sejarah Indonesia.

”Tidak ada wilayah yang disengketakan antara Ukraina dan Federasi Rusia yang menjadi alasan untuk mengadakan referendum di sana. Setelah melakukan agresi, Rusia menganeksasi Crimea, sebagian wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson, yang tercatat dalam dokumen resmi PBB,” kata Nikolenko dikutip dari Kompas.id.

Namun, Nikolenko mengatakan bahwa Ukraina menghargai perhatian Indonesia untuk mendorong perdamaian di Ukraina.

Baca juga: Belum Pasti Dukung Ganjar, PAN Bakal Bertemu Prabowo

Ukraina mengakui Indonesia adalah aktor penting di kawasan Asia Tenggara yang saat ini memimpin ASEAN.

Ukraina juga menghargai Presiden RI Joko Widodo yang menjadi pemimpin Asia pertama yang mengunjungi kota Kyiv untuk melihat secara langsung dampak agresi Rusia.

Nikolenko juga menegaskan kesepakatan gencatan senjata, pelepasan pasukan hingga jarak 15 kilometer, dan pembentukan zona demiliterisasi tidak akan berhasil.

Sampai saat ini, Rusia masih berusaha dengan segala cara untuk menghambat serangan balik Ukraina.