Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ingin Deklarasi Cawapres Anies Juni, Demokrat: Kita Bertarung Melawan "Status Quo"

Kompas.com - 31/05/2023, 20:31 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengungkapkan pihaknya ingin deklarasi calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan dilakukan paling lambat Juni 2023.

Alasannya, butuh persiapan lebih matang karena pesaing Anies di dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 merupakan kubu rezim pemerintah saat ini.

“Kita enggak memberikan deadline tapi kita meminta alangkah baiknya di Juni ini, lagi-lagi kita bertarung melawan status quo yang memiliki semua infrastruktur,” ujar Herzaky pada Kompas.com, Rabu (31/5/2023).

Baca juga: Ketum Parpol Koalisi Perubahan Disebut Bakal Tentukan Cawapres Anies, Demokrat: AHY ke Pacitan

Ia mengungkapkan, Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) harus segera bekerja keras dengan menkonsolidasikan akar rumput masing-masing untuk memenangkan Anies sebagai calon presiden (capres) bersama dengan figur cawapresnya.

Apalagi, saat ini tingkat elektoral Anies masih berada di urutan ketiga, tertinggal dari Ganjar Pranowo yang telah diusung sebagai capres PDI-P dan PPP, serta Prabowo Subianto yang diduga bakal kembali maju sebagai calon RI-1.

“Kalau kita di semua survei selalu di atas mungkin kita bisa tenang-tenang, santai, sedangkan kita selalu beda-beda tipis dengan yang lain,” tutur dia.

Baca juga: Nasdem Sebut Akan Ada Kejutan Deklarasi Cawapres, Demokrat: Tergantung Anies

Terakhir ia menyatakan Partai Demokrat tengah fokus melakukan konsolidasi internal, serta memanaskan mesin partainya di berbagai daerah.

Harapannya, upaya itu bisa membuat para kader Demokrat berupaya optimal untuk membawa kemenangan pada Pemilu 2024.

Diketahui Anggota Tim Delapan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) sekaligus Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto menyatakan dalam 1-2 hari ke depan bakal ada kejutan soal penentuan cawapres Anies.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. Ia mengungkapkan penentuan cawapres bakal fokus pada tiga nama yakni Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher.

Baca juga: Demokrat Minta Jokowi Fokus Selesaikan Pekerjaan Rumah, Ketimbang Cawe-cawe Pilpres 2024

Namun, informasi itu dibantah oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali yang mengaku tak mengetahui kapan rencana KPP menentukan pengusungan cawapres Anies.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com