Bahas RAPBN 2024 dengan Pemerintah, Ketua Banggar DPR Ingatkan soal Dinamika Ekonomi Nasional dan Global

“Walau begitu kami berkeyakinan UU HPP secara struktural akan membantu perbaikan sistem perpajakan kita ke depan,” imbuh Said.

Dengan begitu, lanjut dia, cita-cita rasio perpajakan di Indonesia bisa lebih kompatibel dan akseleratif dengan sistem perekonomian akan lebih nyata adanya.

Baca juga: BPR Resmi Ganti Nama Jadi Bank Perekonomian Rakyat

Persoalan kualitas SDM

Dalam kesempatan tersebut, Said menilai, persoalan kualitas SDM masih menjadi tantangan serius yang harus dicari solusinya.

“Dari 135,3 juta penduduk kita yang bekerja, sebanyak 38,8 persen lulusan sekolah dasar (SD) ke bawah. Inilah beban kenapa PDB kita terus tertahan di 5 persenan,” ujarnya.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia, lanjut Said, sulit melompat padahal 20 persen belanja APBN tarlokasi untuk pendidikan.

Oleh karena itu, ia meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa untuk memikirkan strategi kebijakan agar kualitas SDM di Indonesia, khususnya pendidikan, bisa lebih cepat naik kasta.

“Bukankah kemajuan SDM China meniru kebijakan yang ditempuh oleh Presiden Soekarno. Pada 8 Juli 1983, Presiden Den Xiaoping menyampaikan pidatonya terkenalnya, “Introducing Foreign Intelligence and Extending Opening-up". Hasil dari pidato ini adalah kebijakan sending in dan sending out," paparnya.

Baca juga: Putin Berambisi Rusia Mampu Produksi dan Modernisasi 1.600 Tank

“Tiongkok membuka diri atas masuknya tenaga kerja asing untuk melakukan modernisasi sektor sektor strategis yang menjadi program utama pemerintah,” imbuh Said.

Pada saat yang sama, lanjut dia, pemerintahan Deng Xiaoping mengirimkan ratusan ribu rakyat China untuk belajar ke 50 kampus ternama di dunia, khusus untuk belajar science dan teknologi.

Terhitung sejak masa Deng Xiaoping hingga awal Pemerintahan Hu Jintao awal tahun 2004 lebih dari 450.000 rakyat Tiongkok lulus dari kampus kampus Harvard, Columbia, Princeton, John Hopkins, MIT, Caltech, Oxford, Cambridge dan Berlin.

“Dan kini kita bisa saksikan lompatan teknologi yang dikuasai Tiongkok,” jelas Said.

Untuk itu, ia mengimbau pemerintah agar terus mendorong pembangunan yang terus digelorakan oleh Presiden Jokowi sejak 2015 itu hingga memberikan penurunan incremental capital output ratio (ICOR) Indonesia yang masih di atas 6 persen.

Baca juga: Juli 2023, Pembangunan Terminal 2 Bandara Internasional Hang Nadim Dimulai

Pembangunan infrastruktur, lanjut dia, perlu terus dilanjutkan. Namun, pada tahun terakhir masa pemerintahan Presiden Jokowi harus bisa fokus pada penurunan ICOR.

“Apalagi pada sisi regulasi telah mendapatkan dukungan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu UU Nomor Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Harusnya penurunan itu lebih progresif,” ucap Said.

Keberlanjutan pembangunan infrastruktur

Said mengungkapkan bahwa tantangan Indonesia pasca-2024 adalah keberlanjutan pembangunan infrastruktur dari komitmen pemerintahan berikutnya.

“Oleh sebab itu, kita perlu menegaskan pentingnya komitmen politik, khususnya di DPR, untuk senantiasa memastikan energi bagi kelangsungan pembangunan infrastruktur,” ucapnya.

Utamanya, pembangunan yang mendorong daya saing produk dan jasa dari Indonesia lebih kompetitif di pasar global, dan berkontribusi besar pada lompatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca juga: UMKM Pertamina Sasar Pasar Global Lewat SME’s HUB ASEAN SUMMIT 2023

Ia menjelaskan, perekonomian AS sebagai raksasa ekonomi dunia belakangan ini sedang tidak baik.

“Pemerintahan Presiden Joe Biden terancam gagal bayar utang. Bila hal ini sampai terjadi akan berimbas dollar dan pasar saham AS bisa jatuh, serta naiknya bunga pinjaman,” ucap Said.

Di tengah isu merosotnya kewibawaan dollar AS, Said menyayangkan nilai tukar rupiah pada 2022 mencapai masih terdepresiasi dengan rata-rata 3,9 persen.

Kendati demikian, kata Said, tekanan tersebut masih jauh lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara, seperti Ringgit Malaysia (6,2 persen), Lira Turki (86,4 persen), dan bahkan Rupee India (6,4 persen).

“Bila kita lihat pada grafik waktu yang panjang, sesungguhnya rupiah cenderung terdepresiasi atas dollar AS,” tuturnya.

Baca juga: Berdayakan Ekonomi Maluku, Bank Indonesia Siap Kembangkan Komoditas Kelapa

Oleh sebab itu, lanjut Said, pemerintah dan Bank Indonesia harus kian menguatkan komitmen untuk penggunaan local currency transaction (LCT).

Apalagi, Indonesia telah merintis lama melalui Bilateral Currency Swap Agreement (BCSA) dengan beberapa bank sentral negara negara tetangga di Asia dan Australia.

“Sudah saatnya penggunaan LCT diperluas dan diperkuat. Hal ini semata mata sebagai jalan kita untuk mengurangi kecanduan terhadap penggunaan dollar AS,” imbuh Said.

Ia mengungkapkan bahwa semua pihak menginginkan transaksi pembayaran lebih mengokohkan sistem keuangan nasional.

Baca juga: Tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan Nasional Rendah, OJK: Pelajar Indonesia Rentan dari Sisi Keuangan

Dengan begitu, dampak gonjang ganjing di AS tidak berimbas luas pada perekonomian nasional.

“Barangkali sudah eranya kita meniti tata kesimbangan baru pada urusan moneter. Besar kemungkinan tahun depan, musim booming harga komoditas dan inflasi tinggi telah berlalu. Banyak negara sedang melalui fase tren penurunan inflasi,” ucap Said.

Di AS, puncak inflasi terjadi pada Juni 2022 di level 9,1 persen. Setelah itu, angkanya turun menjadi 6.4 persen pada Januari 2023 dan menjadi 4,9 persen pada April 2023.

Tren serupa terlihat di Eropa, ketika puncak inflasi berada di level 10,6 persen pada Oktober 2022 dan turun bertahap menjadi 7 persen pada April 2023.

“Tikungan kritis inflasi telah kita lalui, pada saat Ramadhan dan Lebaran 2023 yang seharusnya inflasi 'musiman' naik, justru pada Maret 2023 inflasi Indonesia turun menjadi 4,97 persen, dari bulan sebelumnya 5,47 persen,” ucap Said.

Baca juga: Ada Inflasi Biaya Medis, Ini Tips agar Masyarakat Tak Terbebani

Kemudian, pada April 2023, lanjut dia, inflasi Indonesia kembali turun menjadi 4,33 persen.

Menurut Said, penurunan inflasi tanpa harus ditolong dengan kenaikan dramatis interest rate patut untuk disyukuri.

Hal tersebut, kata dia, tentunya berkat kerja sama semua pihak. Oleh karenanya, ia optimistis inflasi di Indonesia akan tetap berada di kisaran 3 persen pada tahun depan.

Postur KEM dan PPKF 2024

Said menyampaikan, pemerintah telah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN TA 2024 dalam bentuk range.

Rinciannya, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen hingga 5,7 persen, inflasi sebesar 1,5 persen hingga 3,5 persen, nilai tukar Rupiah Rp 14.700 hingga Rp 15.300 per dollar AS, tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 6,49 hingga 6,91 dollar AS.

Baca juga: Alokasi Dinaikkan, Kemenkeu Targetkan Raup Rp 150 Triliun dari Penerbitan SBN Ritel