Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Cawapres Anies, Nasdem: Sehari Dua Hari ke Depan akan Ada Kejutan

Kompas.com - 30/05/2023, 17:28 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto mengatakan, dalam satu-dua hari ke depan, ketua umum partai politik (parpol) anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yakni Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), akan melakukan pertemuan.

Dia mengeklaim, pertemuan para ketua umum itu akan membahas penentuan bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Anies Baswedan pada Pemilu 2024.

“Dalam sehari dua hari akan ada kejutan. Pimpinan-pimpinan partai akan segera berkumpul dalam dua hari ini,” ujar Sugeng di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (30/5/2023).

Baca juga: Jokowi Akui Cawe-cawe untuk Pilpres 2024, Anies: Kami Harap Itu Tidak Benar

Sugeng menuturkan bahwa kejutan yang dimaksud adalah penentuan cawapres. “Keluar (nama cawapres), akan ada keputusan,” ucap dia.

Namun demikian, Sugeng enggan menyampaikan nama-nama yang tengah dipertimbangkan oleh KPP untuk ditunjuk menjadi cawapres Anies.

Ditemui terpisah, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman mengungkapkan bahwa penggodokan cawapres Anies sudah mengerucut pada tiga nama.

“Saya sudah sebutin, sudah tiga (nama) kan. Habis tiga ya berikutnya satu. Tunggu tanggal mainnya,” imbuh dia.

Adapun beberapa nama yang kerap disebut menjadi kandidat cawapres Anies adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher.

Baca juga: Survei LSI Denny JA: Elektabilitas Anies Lemah di Jateng dan Jatim

Beberapa waktu belakangan, PKS juga sempat mewacanakan untuk menduetkan Anies dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno.

Namun, usulan itu mendapatkan resistensi dari Partai Demokrat yang menganggap Sandiaga tak merepresentasikan gerakan perubahan karena sudah menjadi bagian dari rezim Presiden Joko Widodo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com