JK Dukung Jokowi Cawe-cawe untuk Jaga Demokrasi dan Pastikan Pemilu Berjalan Jurdil

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla mendukung Presiden Joko Widodo jika ingin ikut campur dalam menjaga demokrasi dan memastikan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berjalan dengan jujur dan adil.

Hal ini ia sampaikan merespons pernyataan Jokowi yang mengaku bakal cawe-cawe atau ikut campur dalam Pemilu 2024 demi kepentingan bangsa dan negara.

"Kalau penjelasan dari pers itu cawe-cawe untuk agar menjaga demokrasi, menjalankan pemilu yang jurdil (jujur dan adil), itu sangat bagus, kita harap itu tentu dapat dilaksanakan dengan baik," kata Kalla di Gedung Krida Bhakti, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Baca juga: Gerindra Tak Masalah Jokowi Cawe-cawe Politik untuk Bangsa dan Negara

Kalla meyakini, Jokowi maupun pihak-pihak lainnya memahami batasan-batasan dalam mengintervensi pelaksanaan Pemilu 2024 agar demokrasi tetap berjalan dengan baik.

Ia pun percaya bahwa pernyataan Jokowi ingin cawe-cawe dalam Pemilu 2024 tidak akan mengganggu netralitas aparatur sipil negara (ASN) seperti yang disampaikan oleh pihak Istana.

"Itu bagus, justru diharapkan itu, tidak ikut campur. Aparat tidak ikut campur, hanya sebagai wasit, itu yang kita dukung," ujar Kalla.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini pun berpandangan bahwa pemimpin Indonesia ke depan harus melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis yang sudah dikerjakan oleh pemerintahan sebelumnya.

Baca juga: Apa Arti Kata Cawe-cawe yang Sering Diucapkan Jokowi Jelang Pilpres?

Hanya saja, menurut Kalla, setiap pemimpin pasti mempunyai cara-cara yang berbeda meski tujuan mereka sama saja.

"Pembangunan jalan tetap, pembangunan pemerintah yang baik tetap, industri harus berjalan, itu semua jalan, cuma caranya tentu berbeda-beda masing-masing pemimpin," kata Kalla.

Sebelumnya, para pemimpin redaksi (pemred) mengungkapkan bahwa Jokowi mengaku bakal ikut campur atau cawe-cawe dalam Pemilu 2024 demi kepentingan bangsa dan negara.

Hal ini disampaikan oleh para pemred seusai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/5/2023) sore kemarin.

"Untuk kepentingan negara, tadi Presiden bilang cawe-cawe. Cawe-cawe untuk kepentingan negara," kata Pemred Harian Kompas Sutta Dharmasaputra, seusai peetemuan, dikutip dari Kompas.id.

Dalam kesempatan itu, Jokowi menekankan bahwa Indonesia hanya diberi kesempatan satu kali untuk menjadi negara maju, yakni dalam kurun waktu 13 tahun ke depan, dan hal itu sangat ditentukan oleh kepemimpinan nasional ke depan.

"Republik Indonesia hanya diberi waktu 13 tahun ke depan. Kalau bisa melompat, bisa jadi negara maju," kata Sutta, mengutip pernyataan Jokowi.

Baca juga: PDI-P Yakin Jokowi Cawe-cawe Sesuai Adab, Tak Akan Intervensi Hasil Pemilu

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin menyatakan, cawe-cawe Presiden untuk kepentingan pemilu yang demokratis.

"Terkait penjelasan tentang cawe-cawe untuk negara dalam pemilu, konteksnya adalah, Presiden ingin memastikan Pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil," ujar Bey, Senin malam.

"Kedua, Presiden berkepentingan terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat," kata dia.

Baca juga: Demokrat Kritik Jokowi: Presiden Itu Kepala Negara, Tidak Boleh Cawe-cawe

Selanjutnya, kata Bey, Presiden ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis seperti pembangunan IKN, hilirisasi, dan transisi energi bersih.

Bey pun memastikan bahwa Jokowi akan menerima dan menghormati apapun hasil pilihan rakyat pada Pemilu 2024.

"Presiden akan menghormati dan menerima pilihan rakyat. Presiden juga akan membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya," ujar Bey.