Bela Jokowi yang Dianggap "Cawe-cawe" soal Pilpres 2024, Projo: Mengimbau Kan Boleh

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi menganggap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak ikut campur terlalu dalam soal penentuan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Budi Arie mengatakan, apa yang dilakukan Jokowi saat ini masih dalam tahap wajar dalam posisinya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

“Kalau soal politik praktis itu kan relatif. Politik praktis relatif sampai (sejauh) mana. Kalau mengimbau kan boleh. Kalau mengatur, menekan, itu enggak boleh,” ujar Budi dalam program Gaspol! di YouTube Kompas.com, Rabu (24/5/2023).

Dalam pandangannya, saat ini Jokowi hanya memberi saran pada partai politik (parpol) koalisi pemerintah soal penentuan capres-cawapres.

Baca juga: Ketua Projo: Jokowi Masih Upayakan Duet Ganjar dengan Prabowo

Langkah tersebut, menurut Budi Arie, tidak melanggar aturan apapun dalam perundang-undangan.

Ia juga meyakini Jokowi tahu batas kewajaran sejauh mana keterlibatannya pada parpol-parpol terkait kepentingan pilpres mendatang.

“Pak Jokowi juga tahu sebagai kepala pemerintahan, di batas mana dia bisa terlibat. Endorse secara terbuka pasti juga enggak (dilakukan),” kata Budi Arie.

Menurutnya, sikap Jokowi saat ini tak boleh dipandang negatif. Sebaliknya, jika Jokowi tak melakukan apa pun terkait pengusungan capres-cawapres, hal itu malah menunjukan ketidakpeduliannya pada kemajuan Indonesia.

“Pak Jokowi ini kan tanggung jawab, dia sebagai presiden, kepala negara, bahwa pemerintahan ke depan harus punya visi yang melompat, melanjutkan, yang sudah baik ditingkatkan, yang kurang kita perbaiki,” ujar Budi Arie.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Faktor Jokowi Tertinggi di PDI-P, Nasdem Terendah

Sebelumnya, Jokowi sempat menyatakan perannya hanya memberikan bisikan yang keras pada berbagai parpol soal pengusungan capres-cawapres.

Namun, sikap itu mendapatkan kritik dari Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Jusuf Kalla meminta Jokowi tak terlalu banyak terlibat soal urusan pilpres. Sebagaimana dulu dilakukan oleh Presiden RI ke-5 dan ke-6, Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sedangkan AHY menuntut agar Jokowi bersikap netral. Ia tak mau ada figur yang didukung, tapi ada pula figur yang bahkan dihalangi untuk mengikuti kontestasi.

Baca juga: Ketum Projo Sebut Jokowi Ragu Kekuatan PDI-P dan PPP Bisa Menangkan Ganjar